Beranda Teras Berita Kementerian Agama Segera Bayar Tunggakan Tunjangan Profesi Guru

Kementerian Agama Segera Bayar Tunggakan Tunjangan Profesi Guru

182
BERBAGI
Guru madrasah sedang mengajar di kelas (ilustrasi)

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

Jakarta—Kementerian Agama berjanji akan menuntaskan tunjangan profesi guru madrasah yang tertunggak sejak tahun 2008 pada 2014 ini. Saat ini anggaran yang tersedia baru Rp 410 miliar, kekurangannya dianggarkan melalui mekanismeAPBNP 2014. Besar keseluruhan tunggakan adalah Rp 1,3 triliun.

“Tunggakan itu harus diselesaikan tahun 2014 ini,”  ujar Direktur Pendidikan Madrasah Nurkholis Setiawan, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Terkait dengan tuntutan realisasi tunjangan impassing guru non PNS di madrasah swasta, Nurkholis mengatakan, guna menghindari terjadinya persoalan yang akan timbul oleh perubahan klausul tunjangan profesi guru non PNS dari 1,5 juta menjadi sesuai dengan grade yang ada di dalam SK Impassing, maka pembayarannya akan dilaksanakan secara serentak. Karena itu, tidak bisa dilaksanakan pada 2014 ini.

“Jadi tunjangan profesi guru non PNS di madrasah swasta tidak bisa dilaksanakan tahun 2014, karena Kementerian Agama akan terlebih dahulu  menuntaskan tunjangan profesi guru yang tertunggak sejak tahun 2008,” kata Nurkholis. 

Untuk penerbitan SK Impassing guru non PNS di madrasah swasta, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Impassing bagi guru non PNSdi madrasah yang berjumlah 148.000. Penerbitan SK tersebut merupakan usulan dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi yang disampaikan ke Direktorat Pendidikan Madrasah yang selanjutnya disampaikan ke Biro Kepegawaian.

“ SK Impassing 99%  sudah ditandatangani, hari ini, Kamis (6/3) SK sisanya akan selesai ditandatangani,”  ujar Mahsusi, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

Menurut Mahsusi, selanjutnya dalam waktu tidak lama, SK tersebut dikoordinasikan dengan Direktorat Pendidikan Madrasah segera disampaikan ke seluruh guru madrasah non PNS melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Loading...