Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kepala BKD: Hanafiah Hanya Plt Lurah

Kepala BKD: Hanafiah Hanya Plt Lurah

537
BERBAGI
Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo saat melantik  Lurah Hanafiah tiga pekan lalu.

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Utara (Lampura) Iwan Setiawan akhirnya angkat bicara terkait pelantikan Lurah Tanjung Harapan, Hanafiah yang diduga melanggar aturan.

Menariknya, BKD menganggap status Hanafiah hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Tanjung Harapan dan bukan sebagai Lurah. Sebab, pangkat atau golongan yang bersangkutan masih IIIa alias belum cukup untuk menempati jabatan Lurah. “Dia masih IIIa. Dia (Hanafiah) itu Plt. Lurah (bukan Lurah),” kata Kepala BKD, Iwan Setiawan, melalui telepon, Rabu (3/6).

Padahal Hanafiah tersendiri merupakan salah satu dari ke-88 pejabat yang yang dilantik oleh Wakil Bupati Sri Widodo sekitar tiga pekan silam. Bahkan, penyematan tanda kepangkatan milik Hanafiah yang kala itu mengenakan seragam putih – puti khas Lurah lengkap dengan atribut Lurah dilakukan langsung oleh Wakil Bupati. “Kalau dia (Plt) Lurah (memang) makai pangkat harus seperti itu. Kayak saya dulu, Sekcam (Sekretaris Camat) dilantik Plt. Camat,” papar Iwan.

Sebelumnya, pengangkatan Hanafiah sebagai Lurah Tanjung Harapan yang baru berpotensi cacat hukum lantaran ‎pangkat atau golongan yang bersangkutan disinyalir belum cukup untuk menempati posisi tersebut.

Menurut sumber terpercaya yang enggan  disebutkan namanya, semestinya Hanafiah belum layak menempati posisi Lurah karena pangkat atau golongannya masih III/a. Sementara syarat utama menempati jabatan tersebut, kata dia lagi, minimal telah berpangkat atau golongan III/b. “Sesuai dengan peraturan yang ada, syarat untuk menempati posisi Lurah haruslah pegawai yang berpangkat atau golongan III/b. Sementara, yang bersangkutan diketahui masih berpangkat/golongan III/a,” papar dia tanpa mau menyebutkan peraturan yang dimaksud, baru – baru ini.

Lantaran tak sesuai prosedur, menurut sumber, pelantikan Hanafiah sebagai Lurah Tanjung Harapan berpotensi cacat hukum sehingga apa pun kebijakan yang akan dibuat oleh Hanafiah secara otomatis dapat dikatakan tidak sah. “Karena pangkat atau golongannya belum cukup maka pengangkatan Hanafiah sebagai Lurah berpotensi cacat hukum,” tegas dia.

‎Sedianya masih menurut dia, persoalan ini tak akan pernah terjadi apabila pihak terkait seperti Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) ‎lebih jeli dan selektif menempatkan seseorang pada sebuah posisi. “Kalau sudah seperti ini kan repot. Karena implikasi (dampaknya) sangat luas,” urainya.

Di lain sisi, Hanafiah, Lurah Tanjung Aman ketika dikonfirmasi tak mengelak jika pangkat atau golongannya masih III/a atau boleh dikatakan belum pantas menempati posisi Lurah sesuai dengan aturan yang ada. “Benar. Pangkat atau golongan saya masih III/a,” terang dia.

Kendati demikian, menurut Hanafiah, seyogyanya pangkat atau golongan‎ telah naik menjadi III/b terhitung sejak April 2015 lalu. Namun, entah mengapa pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampura belum memproses kenaikan pangkatnya. “‎Setahu saya, pangkat atau golongan saya sudah bisa naik ke III/b pada April lalu. Karena setiap pegawai yang pegang jabatan eselon IV B, 1 tahun di dalam jabatan bisa filfat atau naik,” urainya.

Loading...