Kepala Desa di Lampura Tersandung Dugaan Perkara Ijazah Palsu, Ini Kata Kadis PMD

Kepala Dinas PMD Lampung Utara, Abdurahman
Kepala Dinas PMD Lampung Utara, Abdurahman
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara menyatakan pemberhentian seorang kepala desa yang tersangkut perkara ijazah palsu membutuhkan keputusan resmi dari pengadilan. Tanpa itu, mereka tak bisa melakukan pemberhentian tersebut.

“Terkait persoalan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu, kalau ditanya apakah bisa diberhentikan atau tidak maka jawabannya bisa,” tegas Kepala Dinas PMD Lampung Utara, Abdurahman, Senin (7/2/2022).

Kendati demikian, pemberhentian kepala desa yang tersangkut perkara tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan keputusan resmi dari pengadilan. Tanpa keputusan itu maka mereka tak akan gegabah mengambil sikap tersebut.

“Karena dalam persoalan ini, yang bisa membuktikan ijazah seorang kepala desa itu sah atau tidak, palsu atau asli hanya pengadilan,” paparnya.

‎Jika memang ijazah yang digunakan terbukti palsu berdasarkan keputusan pengadilan maka pihaknya akan segera memroses tahapan pemberhentian atas yang bersangkutan. ‎Tahapan itu di antaranya mengusulkan pemberhentian kepala desa terkait pada Bupati Budi Utomo.

“Kalau sudah terbukti maka akan langsung diberhentikan melalui mekanisme yang ada,” tutur dia.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Lampung Utara, Ismirham Adi ‎Saputra bahwa sejatinya proses pemberkasan setiap kepala desa itu merupakan wewenangnya panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten hanya memroses berkas yang telah dianggap lengkap oleh panitia di tingkat desa.

“Tapi, kalau memang sudah ada keputusan dari pihak pengadilan bahwa ijazah itu bermasalah maka pemberhentian atas yang bersangkutan akan segera diproses,” katanya.

Beberapa hari belakangan ini ramai dikabarkan bahwa ada seorang kepala desa di Lampung Utara diduga menggunakan ijazah palsu. Kepala desa tersebut merupakan produk pemilihan kepala desa serentak pada Desember 2021 lalu.