Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kepala DPMD Lampng Utara: Setiap Desa Wajib Memfungsikan LPM

Kepala DPMD Lampng Utara: Setiap Desa Wajib Memfungsikan LPM

361
BERBAGI
Kepala DPMD Lampung Utara, Wahab
Kepala DPMD Lampung Utara, Wahab

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara (DPMD Lampura), Wahab menilai kebijakan Kepala Desa Oganlima, Abung Barat yang tidak memfungsikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desanya sangat tidak dapat diterima.

“Salah kepala desanya kalau memang laporan itu benar karena LPM ‎itu harus difungsikan oleh setiap desa,” tegas Wahab, Senin (29/4/2019).

‎Menurut Wahab, LPM itu memiliki tugas dan kewajiban yang tak kalah penting dengan organisasi – organisasi sejenis yang ada di desa. Selain itu, keberadaan LPM juga diatur dalam peraturan yang ada.

“LPM itu bertugas dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Jadi, salah besar kalau mereka enggak diberdayakan,” paparnya.

Wahab juga membenarkan bahwa setiap desa mengalokasikan anggaran untuk LPM sebesar Rp5 juta/tahun‎. Dana itu merupakan dana operasional LPM guna menunjang kinerja LPM dan wajib disalurkan.

“Kalau memang belum disalurkan, silakan tagih ke yang bersangkutan,” ‎saran dia.

‎Sebelumnya, jengkel tidak pernah diberdayakan, sejumlah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Oganlima, Abung Barat, Lampung Utara ngluruk ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Senin (29/4/2019).

“K‎ami ke sini untuk mengadukan sikap kepala desa kami yang enggak pernah memfungsikan LPM,” kata Ketua LPM Desa Oganlima, Yusanhar didampingi anggotanya, Yusroh di kantor DPMD Lampung Utara.

LPM Desa Oganlima telah lama tidak pernah difungsikan oleh Sulaiman, Kepala Desa mereka. Terhitung sejak yang bersangkutan pertama kali dilantik pada tahun 2015 silam.

“Sejak tahun 2015, kami enggak pernah dilibatkan‎. Kalau memang tidak ada gunanya, mending dibubarkan saja LPM ini,” tegasnya.

Setali tiga uang dengan Yusanhar, Yusroh ‎juga mengeluhkan hal yang sama. Terlebih, LPM hanya diperlukan saat dibutuhkan. Setelah itu, mereka dilupakan.

Kejengkelan mereka kian menjadi manakala mengetahui ‎dari Kepala DPMD (Wahab) bahwa setiap desa mengalokasikan anggaran operasional sebesar Rp5 juta/tahunnya. Meski jumlahnya tidak banyakn namun ternyata dana itu jarang sampai ke tangan anggota LPM.‎