Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kerugian Negara Rp1,7 Miliar di Setda Pemkab Lampura Sudah Diganti

Kerugian Negara Rp1,7 Miliar di Setda Pemkab Lampura Sudah Diganti

884
BERBAGI
Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Mankodri
Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Mankodri

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Inspektorat Lampung Utara menyatakan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara telah dikembalikan seluruhnya. Kerugian negara ini merupakan temuan BPK RI saat mengaudit laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2019.

BACA: Heboh Temuan BPK Soal Uang Rp 972 Juta Anggaran Belanja Makan Minum Setda Lampura

“Dari Rp1,7 Miliar temuan itu, semuanya sudah dikembalikan,” kata Kepala Inspektorat Lampung Utara, Mankodri, Senin (27/7/2020).

‎Pengembalian uang hasil temuan ‎dari BPK RI itu dilakukan secara bertahap. Terakhir, dilunasi pada akhir pekan lalu. Dengan demikian, proses administrasi di tingkatnya telah selesai.

“Fokus kami hanya pada pengembalian sesuai instruksi BPK. Dengan pengembalian ini, proses administrasi telah selesai,” jelasnya.

Menurut Mankodri, dengan dikembalikannya kerugian negara tersebut maka pihaknya kini dapat fokus terhadap temuan BPK lainnya, yakni temuan makan dan minum. Makan dan minum ini yang dipersoalkan BPK itu mencapai Rp972 juta.

Adapun anggaran makan dan minum yang telah dikembalikan saat ini‎ berjumlah sekitar Rp300 juta. Masih tersisa Rp672 juta yang harus dikembalikan sesuai temuan BPK.

“Yang sudah dikembalikan baru sekitar Rp300 juta,” ‎kata dia.

Meskipun anggaran yang dikembalikan baru sebesar itu, namun pihak yang terkait dalam persoalan ini masih memiliki waktu yang cukup panjang. Tenggat waktunya jatuh pada tanggal 26 Agustus mendatang.

“Batas waktu pengembalian ialah tanggal 26 Agustus mendatang,” tuturnya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Utara yahun anggaran 2019, BPK RI menemukan kerugian negara sebesar Rp2,6 Miliar di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara. ‎

Rinciannya, Rp1,7 Miliar diduga ditemukan dalam ‎proses pengadaan barang dan jasa. Rp972 juta ditemukan dalam progrma makan dan minum. Kerugian negara ini wajib dikembalikan dalam tempo 60 hari sejak LHP diterima.

Loading...