Kesadaran SKPD Lampura tentang Admin Rencana Umum Pengadaan Sangat Rendah

Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Tingkat kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Lampung Utara tentang pentingnya posisi Administrasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada instansi mereka masing – masing terbilang sangat rendah.

Buktinya, dari 39 SKPD yang ada, baru 14 SKPD yang mengirimkan biodata Admin mereka hingga batas waktu toleransi yang diberikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung Utara pada Jum’at pekan lalu. Biodata Admin ini nantinya akan diolah pihak LPSE untuk menjadi user Id (Identitas pengguna) bagi setiap administrator SKPD.

“Hingga batas waktu tambahan pada Jum’at (16/10), baru 14 SKPD yang sudah mengirimkan biodata Admin mereka. Karena pada Senin (19/10), kami akan membagikan user Id dan praktek bagi para Admin dari setiap SKPD,” terang Sekretaris LPSE, Diah Novilia, melalui pesan BlackBerry-nya, Minggu (18/10).

Ke-empat belas SKPD tersebut, urai Diah, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Perekonomian, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Humas, Bagian Kesejahteraan Sosial, Sekretariat DPRD, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Sekretaruat KORPRI, Bagian Pemerintahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menurut Vivi, sapaan akrabnya, akibat banyaknya SKPD yang belum mengirimkan biodata Admin mereka maka dipastikan proses pemberian user Id dan pelatihan bagi para Admin yang akan digelar itu akan sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan pihaknya harus terlebih dulu memasukan biodata Admin yang belum sempat mengirimkan datanya pada batas waktu yang telah ditentukan.

“Karena banyak SKPD yang belum kirim biodata Admin RUP mereka maka terpaksa Senin nanti kami harus terlebih dulu mengolah biodata mereka untuk diaktifkan sebagai user RUP dari SKPD mereka. Tanpa user Id, mereka (admin) tak akan bisa memasukan RUP-nya,” katanya lagi.

Vivi menguraikan, keberadaan Admin pada setiap SKPD merupakan hal yang diharuskan lantaran yang bersangkutan akan bertugas untuk memasukan RUP dari SKPD mereka sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Presiden 54/2010, 70/2012, 04/2015 dan Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

“Masing – masing SKPD harus punya 1 orang admin RUP. RUP ini wajib hukumnya sebagai wujud ketransparansian (keterbukaan) kepada masyarakat,” papar perempuan bertubuh mungil tersebut.

Sementara batas waktu penyampaian RUP tahun 2016 yang akan diunggah melalui situs resmi pemerintah itu, menurut Vivi, paling lambat dilakukan pada akhir bulan Desember tahun 2015. “Penyampaian RUP paling lambat akhir tahun ini,” tegas perempuan berjilbab ini.