Beranda Views Opini Ketahanan Kota di Masa Pembatasan Sosial

Ketahanan Kota di Masa Pembatasan Sosial

311
BERBAGI
I.B. Ilham Malik

I.B. Ilham Malik*

Ada pertanyaan yang masuk ke saya di suatu waktu. Pertanyaan itu adalah berapa lama kebijakan pembatasan karena wabah ini akan berlangsung. Saya agak sulit untuk menjawabnya. Karena pemerintah memiliki kebijakan yang didasari oleh adanya data data yang berkaitan dengan sebaran dan keseriusan masalah wabah korona. Kita sangat berharap, data yang dimiliki oleh pemerintah ini adalah data yang akurat sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan sosial ini akan selalu tepat sasaran dan tepat waktu. Kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial dan juga ekonomi secara perlahan telah membawa dampak pada pendapatan masyarakat di semua lapisan ekonomi. Jika tabungan masyarakat ini sudah terkuras habis maka mereka akan mencoba untuk keluar dan mengais rezeki seperti biasanya seperti sebelum Corona datang. Dan kalau hal ini terjadi tanpa ada antisipasi oleh pemerintah, maka bisa saja menimbulkan masalah baru di bidang kesehatan.

Pada saat ini saja, ketika sekarang itu masih belum begitu besar, mudah-mudahan memang tidak akan membesar, pemerintah sudah kewalahan untuk menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Saya sangat sulit untuk membayangkan betapa kacaunya kota-kota di seluruh Indonesia ketika masyarakat memaksa untuk keluar dari larangan pemerintah untuk membatasi diri dan mengurangi kegiatan, karena mereka yang keluar akan punya alasan untuk sedikit melanggar arahan pemerintah, yaitu untuk mendapatkan biaya hidup untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kalau masalah ini terjadi di masa yang akan datang, maka persoalan semakin kompleks.

Tetapi tentu saja apa yang saya sampaikan ini sebuah kekhawatiran saya saja. Dan mudah-mudahan pemerintah, juga masyarakat, bisa beradaptasi dengan baik. Sehingga tidak muncul persoalan seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.

Sekarang ini banyak pihak yang sudah mantap alias makan tabungan. kalau saja tidak ada pekerjaan yang disiapkan oleh beberapa pihak yang membuat ada perputaran ekonomi di situ, maka masalah akan semakin rumit. Kita semua tentu saja sangat berterima kasih kepada beberapa pihak yang masih cenderung nekat untuk membuka usahanya. sehingga masih bisa mempekerjakan beberapa orang dan dan dari situ kegiatan ekonomi bisa berputar dan memberikan dampak pada pendapatan masyarakat.

Namun, di beberapa tempat beberapa usaha juga terhenti secara total. Kita tidak tahu apakah gaji para pekerja masih diberikan atau tidak. Karena ini berkaitan dengan tempat usaha yang ditutup. Kalau saja masih diberikan, maka kondisi ini akan baik dan tidak berdampak pada ekonomi masyarakat. Tetapi kalau usaha terhenti dan pendapatan masyarakat juga terhenti, maka secara bertahap hal ini ini akan menjadi persoalan bagi kota di masa yang akan datang. Saya sangat berharap pemerintah dapat bersikap dengan baik ketika wabah ini terjadi.

Usulan beberapa pihak, termasuk saya juga saat itu, adalah karantina wilayah dengan pengertian yang diperluas. Pengertiannya adalah karantina wilayah itu tidak diartikan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan apapun, dan hanya diam di rumah. Tetapi dalam artian tidak boleh keluar masuk batas administrasi setiap wilayah. Misalnya, kabupaten atau kota tertentu di karantina, maka mereka hanya boleh berada di dalam wilayah itu saja. Warganya tidak boleh menyeberang ke wilayah lain dengan alasan apapun. Kecuali untuk kegiatan perdagangan bahan-bahan pokok.

Kebijakan pemerintah yang diambil pada saat ini adalah pembatasan sosial dengan tetap memberikan keleluasaan kepada setiap penduduknya untuk bisa keluar dan masuk ke wilayah lain. Kondisi ini akhirnya memberikan dampak pada semakin kompleksnya sebaran virus ini ke beberapa daerah. Dugaan beberapa ahli yang mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini adalah kebijakan yang cenderung membiarkan virus tersebar dan mengandalkan imun masyarakat sendiri untuk berhadapan dengan virus-virus itu, tampaknya menemukan kebenarannya. Bahwa imun itu lahir dari kekuatan masyarakat sendiri, tubuh manusia itu sendiri, itu adalah hal yang benar. Tetapi kalau kita membiarkan penyebaran wabah terjadi begitu saja tanpa ada pembatasan dan upaya serius bukan sekedar himbauan, maka ini soal lain.

Saya termasuk pihak yang mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial. Tetapi secara bersamaan juga melakukan karantina wilayah. Tujuan karantina wilayah ini adalah untuk memastikan ekonomi kota dan kondisi sosial warga kota masih tetap bisa berjalan dengan baik, walaupun pada saat tulisan ini dibuat, isu soal pembatasan sosial yang digabungkan dengan kebijakan karantina wilayah menjadi tidak relevan lagi. Sebab pada saat ini saja sudah ada 32 provinsi yang terdampak oleh virus Corona. Karena di dalamnya sudah ada pasien yang terkena wabah.

Seharusnya, kebijakan ini diambil sebelum masyarakat yang berpotensi membawa virus atau terkena virus menyebar ke berbagai pelosok negeri. Tetapi pada saat ini ini Kondisinya sudah berbeda. Melaksanakan karantina wilayah menjadi tidak relevan lagi. Hal yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan berhati-hati dengan adanya wabah yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Dan akhirnya, ada kesan seolah pemerintah lepas tanggung jawab terkait dengan hal ini. Meskipun pemerintah menggumumkan secara terus menerus ke media massa ke masyarakat tentang berapa yang sakit, dan berapa yang meninggal, juga berapa yang sembuh.

Pemerintah juga mengemukakan, kebijakan pembatasan sosial yang dianggap bisa mengurangi dan bahkan memutus rantai sebaran. Tetapi secara bersamaan pemerintah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, malah membiarkan setiap anggota masyarakat untuk bisa keluar masuk wilayah tertentu. Dan bisa ke mana-mana. Padahal, setiap orang yang yang yang sehat sekalipun berpotensi membawa virus korona ini dan berpotensi menularkan virus tersebut ke orang lain. Jika orang lain itu tidak sehat, maka virus bisa menyerang kesehatannya. Dan akhirnya dia masuk dalam kategori orang yang terkena virus. Kota-kota akan mengalami kerentanan ekonomi sosial dan juga bahkan kerentanan kesehatan. Kota-kota harus bisa mengidentifikasi kekuatan kota ini, ada dimana dan bagaimana caranya mengoptimalkan Kekuatan tersebut, agar dapat mencegah terjadinya persoalan yang serius dalam wilayah kotanya.

Kota Wuhan, yang pertama kali berhadapan dengan virus, dan pertama kali melakukan karantina warganya di beberapa kota, ada sekitar 15 Kota yang dikarantina yang meliputi 50 juta penduduknya, juga sempat berhadapan dengan masalah yang kompleks. mereka juga berhadapan dengan kondisi di mana masyarakat mengajukan protes terhadap kebijakan karantina tersebut. tetapi komitmen Pemerintah untuk menghentikan laju sebaran virus dan komitmen Pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan masyarakatnya, telah mampu menyelesaikan masalah sebaran virus ini. bahkan pada tanggal 8 April ini, pemerintah China telah memutuskan untuk mencabut status karantina kota yang telah diberlakukan Selama 2 bulan terakhir.

Sejauh ini Cina mampu untuk mengendalikan masyarakatnya. pemerintah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya selama di karantina. jika fenomena yang terjadi di China ini tidak diadopsi dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kita, maka bisa saja sebaran virus akan semakin melebar dan persoalan sosial akan semakin rumit. pemerintah tentu harus membuat skenario persis sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, dan apa yang dibutuhkan oleh warga Indonesia. Meskipun, Sampai tulisan ini dibuat, kita belum melihat adanya arah penanganan yang Cukup jelas dari pemerintah.

Berbagai kebijakan dibuat, dan cenderung mendapatkan respon negatif dari masyarakat. sebab bukan itu yang diinginkan oleh masyarakat. dan banyak juga, kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah menjadi simpang siur karena ada perbedaan pernyataan, dan perbedaan maksud antara apa yang disampaikan oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Kota-kota memiliki kerentanan yang sangat yang sangat tinggi, yang berkaitan dengan penanganan wabah ini. sampai hari ini tidak ada ada kejelasan kebijakan terkait dengan penghentian sebaran wabah di banyak kota di Indonesia. seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini sudah ada 32 provinsi yang masuk dalam status terpapar oleh virus. dan itu berarti minimal ada 32 kota yang tercakup di dalamnya, dan ini sangat krusial situasinya dan membutuhkan kemampuan manajemen yang tidak mudah. saya termasuk pihak yang menyesali, Kenapa kebijakan pemerintah pusat membiarkan masyarakat yang ada di DKI Jakarta, yang menjadi sumber sebaran virus pertama kali, tidak melakukan isolasi atau karantina wilayah. padahal pemerintah daerah Jakarta sudah mengajukan karantina tersebut. dan sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. tetapi pemerintah pusat membiarkannya.

Pembiaran inilah yang kemudian menimbulkan masalah. memang pada masa-masa berikutnya tidak membiarkannya, tetapi membuat kebijakan yang simpang siur dan penuh ketidakpastian, yang pada akhirnya menghasilkan seperti kondisi yang terjadi pada saat ini. ada banyak masyarakat yang terpapar oleh wabah virus yang dibawa oleh warganya yang semula berada di Jakarta tetapi pulang ke daerah asalnya. dan pada akhirnya memperlebar sebaran wabah.

Kota-kota semakin rentan, karena pemerintah daerah di setiap kota tidak semuanya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyikapi masalah sebaran virus ini. sebenarnya ada cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota yaitu memanggil seluruh pihak yang memiliki keahlian dan pemahaman terkait dengan masalah ini untuk diajak bicara, dan menemukan jalan keluar, atau menemukan cara untuk mencegah terjadinya sebaran virus di dalam kota. tetapi sayangnya selama 1 bulan lebih ini, Pemerintah Kota tidak menunjukkan adanya strategi yang mumpuni untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh wabah.

Dari sini Kita bisa belajar bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki di setiap kota kita. bukan saja infrastrukturnya, tetapi juga kualitas manajerial kota harus dapat dioptimalkan. dan ini berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan pembiayaan, dan manajemen strategi untuk memastikan kota-kota akan memiliki daya tahan untuk berhadapan dengan berbagai masalah yang bisa saja muncul di dalam wilayah kota. Termasuk masalah wabah ini.***

*DR. ENG. IB ILHAM MALIK, ST., MT., ATU. – Alumni Graduate School of Environmental Engineering, The University of Kitakyushu, Jepang. Kepala Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) UBL.

Loading...