Beranda News Nasional Ketahanan Pangan, Anggota Komisi IV DPR Usulkan Perubahan Status Bulog

Ketahanan Pangan, Anggota Komisi IV DPR Usulkan Perubahan Status Bulog

190
BERBAGI

JAKARTA, Teraslampung.com — Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah agar melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan  membentuk Lembaga Ketahanan Pangan Nasional. Lembaga ini nantinya akan menjadi penyangga stok pangan nasional. Pembentukan itu bisa dilakukan dengan mengubah status Bulog.

“Presiden harus segera menjalankan amanah UU No.18 Tahun 2012, sehingga mimpi presiden bahwa produksi beras nasional terkendali dan tidak terjadi flultuasi terlalu jauh terhadap kenaikan harga-harga beras bisa dikendalikan, dengan ada perubahan sistem yang ada di dalam kelembagaan intitusi pangan nasional,” kata Anggota Komisi IV dari Partai Golkar, Ichsan Firdaus, di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (10/6), Jakarta.

Menurut Ichsan, masalah yang dihadapi  Bulog saat ini adalah  tidak mampu bersaing dalam menyerap beras dari petani karena harus berkompetisi dengan  swasta. Sebab itu, kata Ichsan,  sistem Perum Bulog harus diubah.

“Artinya kelembagaan Bulog tidak lagi berbentuk Perum tetapi menjadi Lembaga Ketahanan Pangan Nasional, yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga tersebut diamanahkan bahwa harus dibentuk lenbaga ketahanan pangan nasional yang berperan salah satunya adalah sebagai buffer stok.

“Bulog harus diberikan kewenangan yang luas daripada apa yang telah dilakukan oleh perum bolog hari ini. Jadi persoalannya itu bukan direksinya diganti berkali-kalipun, selama sistemnya seperti ini hasilnya sama saja,”katanya.

Selain itu, kata Icssan, sempitnya ruang gerak bulog di tingkat bawah juga yang membuat bolog tidak berdaya. Walaupun HPP sudah dinaikkan Bulog tetap belum bisa menyerap beras dari petani secara maksimal. Artinya persoalannya bukan di perum bolog tetapi didalam sitem lembaga ketahanan pangan nasional itu. Hari ini Bulog tidak mampu, regulasinya terlalu sempit bagi bulog untuk berperan sebagai lembaga penyangga pangan nasional.

“Harus segera diubah Perum bulog sebagai Perusahaan BUMN, tapi bolog sebagai lembaga ketahanan pangan nasional. Harus jelas kepresnya harus ada, roadmapnya, dan strategi operasional di lapangan.”tegasnya politikus yang berasal dari Dapil Jawa Barat V.

Loading...