Beranda News Pusiban Ketua DPRD Lampung Minta Pemda Angkat TKS Menjadi P3K

Ketua DPRD Lampung Minta Pemda Angkat TKS Menjadi P3K

1348
BERBAGI
Ketua DPRD Lamoung Dedi Aprizal menemui perwakilan FPHTKS di Kantor DPRD Lampung, Selasa (2/5/2017).

BANDARLAMPUNG.COM — Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal berjanji akan segera membantu memfasilitasi agar pemerintah daerah di Lamnpung meniadakan tenaga kerja sukarela (TKS) dan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Saya akan segera mengirimkan surat kepada gubernur /bupati/dan walikota untuk mengeluarkan Pergub ataupun aturan bupati/walikota terkait masalah TKS. Saya sedih dan turut merasakan apa yang dikeluhkan para TKS, ” kata  Dedi, saat menerima puluhan perawat yang tergabung dalam Forum Perawat Honorer dan Tenaga Kerja Sukarela ( FPHTKS), Selasa (2/5/2017) di Balai Keratun.

Menurut Dedi, gaji yang diterima para TKS di Lampung selama ini tidak manusiawi. Mereka  dipekerjakan sama dengan pegawai lainnya, tetapi diberi penghargaan sangat tendah. Gaji mereka hanya Rp 200 ribu per bulan dan tidak  ada jaminan BPJS.

“Maka itu, hentikan TKS dan angkat mereka menjadi P3K yang jasanya dibayar sesuai UMR,” katanya.

Oleh karena itu, kata Dedi, pihaknya  akan memfasilitasi secara tidak langsung dengan akan memberikan surat kepada gubernur /bupati /walikota agar mengeluarkan Pergub atau aturan bupati /walikota untuk meniadakan tenaga kerja sukarela.

“Pergub nanti akan ditindaklanjuti dengan biro hukumnya yang akan kita lakukan,” kata pria yang punya latar belakang pendidikan bidang  kesehatan itu.

Dedi berharap agar masalah tenaga kerja sukarela ini turut mendapat perhatian lebih.

“Ini adalah realita dan harus diselesaikan. Dan supaya tidak membebani anggaran APBD, maka akan diadakan satu desa satu perawat dengan menggunakan dana desa Rp 1 miliar. Para perawat akan digaji Rp2,5 jita/bulan dengan asumsi sekitar Rp 30 juta atau lima persen dari Rp1 miliar. Ini untuk pelayanan preventif dan pelayanan kesehatan dasar untuk desa tersebut,” katanya.

Sebelumnya, puluhan perawat yang tergabung dalam FPHTKS melaporkan nasib mereka kepada DPRD Lampung. Mereka mengaku telah bertahun tahun bekerja sebagai tenaga kerja sukarela atau TKS di berbagai RS, puskesmas maupun klinik dengan penghasilan jauh panggang dari api. Bahkan ada perawat dengan masa kerja 10 tahun hanya diupah Rp300 ribu/bulan.

Mas Alina Arifin

Loading...