Ketua DPRD-Wabup Lampung Utara Tandatangani Program Pembentukan Perda 2017

  • Bagikan
Wakil Bupati Sri Widodo menyaksikan penandatanganan Propemperda Lampung Utara tahun 2017 yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, M. Yusrizal.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi– Ketua DPRD Yusrizal dan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo menandatangani nota kesepakatan bersama mengenai 19 Program Pembentukan Peraturan Daerah ‎(Propemperda) tahun 2017, dalam sidang paripurna DPRD, di Gedung DPRD, Senin siang (5/12/2016).

Ketua Badan Legislasi, Ali Darmawan, mengatakan penetapan ke-19 Propemperda tahun 2017 mendatang ini terbilang penting karena akan menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Perda.

“Propemperda juga sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pembentukan Perda tahun 2017 dan juga untuk penyusunan skala prioritas rancangan Perda yang berkesinambungan dan terpadu,” katanya.

Menurut Ali, Propemperda antara lain bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum daerah dan sistem hukum nasional dan juga sebagai instrumen pencegah atau penyelesaian sengketa.

Dari 19 Propemperda yang ditetapkan, kata Ali, 8 di antaranya merupakan usul inisiatif DPRD. Sementara, 11 lainnya berasal dari kalangan eksekutif.

Ke-8 rancangan Perda ‎itu yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Tera dan atau Tera Ulang Alat Ukur Pakan Timbang dan Perlengkapannya, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Pengembngan Nilai-Nilai kearifan Lokal, Raperda tentang Instalasi pengolahan lumpur tinja, Raperda tentang Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi UMKM

“Lalu, Raperda tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sodakoh serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lampura,” imbuhnya.

Sementara rancangan Perda yang berasal dari Pemkab, urai politisi Partai Hanura itu, yakni‎ Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Retirbusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Pajak daerah, Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kemudian Raperda tentang Penyelenggaraan Makam, Raperda tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa/ Kelurahan, Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok. Kemudian, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, Raperda tentang APBD Perubahan tauhun anggaran 2017, Raperda tentang APBD Tahun anggaran 2018, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri.

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dan dihadiri tak kurang dari 34 anggota DPRD ini kemudian diakhiri dengan prosesi penandatanganan Propemperda. Penandatanganan itu dilakukan oleh Wakil Bupati Sri Widodo dan M. Yusrizal.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page