Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ketua PPK Abung Timur Bantah Potong Gaji Anggota dan Pegawai Sekretariat PPS

Ketua PPK Abung Timur Bantah Potong Gaji Anggota dan Pegawai Sekretariat PPS

189
BERBAGI
Ketua PPS Desa Abung Timur, Sudirman bersama anggota dan pegawai sekretariat PPS mengadukan pemotongan gaji kepada awak media.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Ketua ‎Panitia Pemilihan Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara (PPK Lampura), Adi Seprriza membantah ‘pemotongan’ gaji terhadap anggota dan pegawai sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan tanpa pemberitahuan.

“‎Karena kami (PPK) ingin membuat kartu identitas PPS yang sama atau seragam makanya mereka dimintai iuran,” jelas Adi melalui sambungan ponsel, Kamis (8/2/2018).

Sejatinya, menurut Adi, rencana penarikan iuran sebesar Rp30.000/orang itu telah dibertahukan sebelumnya kepada seluruh anggota dan pegawai sekretariat PPS melalui grup WhatsApp. Penarikan iuran pun baru tidak langsung dilakukan oleh mereka melainkan dilakukan oleh pegawai sekretariat PPS masing – masing.

“Dalam grup itu juga kami sampaikan bagi yang keberatan, silakan ambil kembali uangnya. Ternyata tidak ada yang mau mengambilnya,” katanya.‎

Sebelumnya, tak terima dengan pemotongan gaji secara sepihak, sejumlah anggota Panitia dan pegawai sekretariat Pantia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara mengundurkan diri.

“Meski jumlah nominalnya tak seberapa, tapi kami enggak terima karena pemotongan ini dilakukan tanpa musyawarah kami,” kata Ketua PPS Desa Bumi Agung, Sudirman, Kamis (8/2/2018).

Sudirman menuturkan, pemotongan gaji sebesar Rp30.000 ini pertama kali diketahuinya saat ia dan koleganya menerima gaji bulan Januari yang mereka pada awal bulan Februari ini. Ia merasa terkejut saat menerima gaji yang seharusnya Rp752.000 tapi hanya Rp722.000.

“Sekretariat PPS bilang kalau pemotongan ini untuk pembuatan kartu identitas PPS sesuai instruksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)” tuturnya yang diamini oleh ketiga koleganya Ahya Ardinan (anggota PPS), dan Hamsur dan Nurul Arif (anggota sekretariat PPS).

‎Menurut Sudirman, sejatinya, ia tak mempersoalkan pemotongan itu kalau memang pihak PPK memberitahukan mereka terlebih dulu sebelumnya. Namun, faktanya, rencana pemotongan itu tak pernah diberitahukan sehingga ia dan koleganya merasa tidak terima.

“Kalau sebelumnya beritahu kami pasti kami tak keberatan karena nilainya tak seberapa,” terangnya.

Pihaknya juga telah berupaya ‎mempertanyakan ihwal pemotongan ini kepada pihak PPK. Mereka sempat berjanji akan mengembalikan dana hasil pemotongan tersebut kepada pihaknya. PPK mempersilakan pihak PPS Desa Bumi Agung membuat sendiri kartu identitas jika keberatan dengan pemotongan itu.

“Karena pemotongan ini juga kami memilih mundur. Surat pengunduran diri kami sudah disampaikan ke PPK dan Panitia Pengawas Kecamatan,” kata dia.