Beranda News Nasional Ketua Umum MUI Bantah Ada Fatwa Haram BPJS

Ketua Umum MUI Bantah Ada Fatwa Haram BPJS

188
BERBAGI
Ketua Umum MUI Dr.Din Syamsuddin (Foto: beritasatu.com)

Makassar, Teraslampung.com — Setelah beberapa hari terakhir menjadi perdebatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya buka suara terkait fatwa haram tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ketua MUI,  Din Syamsuddin, membantah pihaknya telah mengeluarkan fatwa tentang pengharaman layanan BPJS.

Menurut Din, polemik yang berkembang belakangan soal itu merupakan kesalahpahaman dalam memandang rekomendasi yang diputuskan dari hasil Sidang Ijtima MUI beberapa waktu lalu.

Din mengklaim, MUI hanya mengeluarkan rekomendasi yang berisi pandangan ulama terkait layanan itu. Sejauh ini, ulama memandang ada sejumlah hal dalam BPJS yang belum sejalan dengan syariah Islam. Di antaranya adalah mekanisme pencairan yang dianggap menyusahkan masyarakat.

“Kami hanya meminta untuk disempurnakan. Terjadi misunderstanding yang menjadi polemik liar,” kata Din Syamsuddin pada konferensi pers jelang Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Ketua MUI yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah memastikan MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa yang menyinggung BPJS. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan Sidang Ijtima, hanya berupa saran untuk penyempurnaan BPJS. “Dan setelah saya teliti, tidak ada kata haram di dalamnya.”

Menurut Din, Komisi Bidang Fatwa di MUI bekerja untuk mendapatkan jawaban ulama atas pertanyaan dari masyarakat atas berbagai masalah.

“Mereka kemudian mengeluarkan putusan berupa fatwa atau rekomendasi. Meski begitu, putusan tetap harus dibicarakan dalam sidang Dewan Pimpinan MUI,” kata dia.

Din mengaku, selama ini dirinya hanya mengetahui adanya rekomendasi terkait permasalahan BPJS. Adapun fatwa, disebut sebagai polemik liar yang belakangan menjadi ramai lewat pemberitaan media massa.

Din mengatakan, Selain Komisi Bidang Fatwa MUI juga memiliki Dewan Syariah Nasional yang berperan dalam membahas masalah-masalah di bidang keuangan. “Orang-orang di dewan inilah yang selalu memberi masukan kepada pemerintah terkait berbagai kebijakan mengenai bidang ekonomi. Kami memberi masukan agar program lebih sesuai dengan syariah Islam dan memberi manfaat kepada umat,” katanya.

Seperti pernah ditulis Teraslampung, polemik fatwa haram bagi BPJS itu sendiri sebenarnya agak aneh.  Sebab, proses Sidang Ijma MUI sudah digelar pada 9 Juni lalu. Fatwa haram yang dilansir hampir semua media arus utama itu tidak jelas, tidak ekslisit, dan tidak ada di laman resmi MUI. Padahal, fatwa haram yang membuat heboh dan dilasir hampir semua media sumbernya dari laman MUI.

Berita Terkait: Fatwa BPJS Haram, Ada Pertarungan MUI dengan NU?

Loading...