Beranda Politik KI, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati Lampung Dorong Keterbukaan Informasi Pilkada

KI, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati Lampung Dorong Keterbukaan Informasi Pilkada

333
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Komisi Informasi (KI) Lampung, KPU, Bawaslu, Polda Lampung, dan Kejati Lampung siap mendorong keterbukaan informasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Komitmen tersebut itu terungkap dalam rangkaian roadshow yang dilakukan KI Lampung dalam menyongsong acara Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan digelar pada minggu kedua bulan Desember 2017.

“Deklarasi ini didesain untuk memastikan seluruh tahapan pilkada tidak hanya tersosialisasi dengan baik, tetapi juga terlaksana dengan transparan dan setara, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi secara aktif,” kata Ketua KI Lampung, Dery Hendryan, didampingi Wakil Ketua KI Lampung As’ad Muzzammil, saat melakukan roadshow di Kejati Lampung, Selasa (28/11/2017).

Menurut Dery, jika pilkada diselenggarakan dengan spirit transparansi, akan meningkatkan kredibilitas penyelenggara serta meminimalkan potensi pelanggaran pilkada.

“Kami bertekad untuk mengedepankan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pilkada serentak tahun 2018 yang saat ini telah memasuki tahap pencalonan perseorangan,” katanya.

 

Kajati Lampung, Saprudin, menyambut baik kunjungan KI Lampung dan inisiasi acara Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada.

“Semoga, kegiatan ini akan banyak membantu Kejaksaan khususnya dalam menangani pelanggaran Tindak Pidana Pilkada melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” tuturnya.”

Rencananya pada  6 Desember 2017 KI Lampung akan menganugerahkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Lampung berupa Anugerah KI untuk 5 (lima) kategori yaitu OPD Provinsi Lampung, BUMD/BUMN, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Perguruan Tinggi.

“Penghargaan ini didedikasikan kepada Badan Publik yang telah menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ” kata Dery.

 

Loading...