Beranda Ruwa Jurai Lampung Tengah Kinerja BP4K Lampung Tengah Buruk, Petani Terhambat Serap Dana Dari Pusat

Kinerja BP4K Lampung Tengah Buruk, Petani Terhambat Serap Dana Dari Pusat

667
BERBAGI
Kantor BP4K Lampung Tengah
Kantor BP4K Lampung Tengah

Supriyanto/Teraslampung.com

GUNUNGSUGIH- Buruknya kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lampung Tengah, berdampak kepada minimnya penyerapan anggaran dari kementerian pertanian baik untuk sub sektor  tanaman pangan, kehutanan maupun peternakan.
Pasalnya, mulai tahun 2014 lalu pemerintah pusat telah menerapkan E-Proposal untuk setiap pengajukan proposal kegiatan pertanian yang menggunakan dana APBN.

Untuk dapat mengakses dana tersebut kelompok tani harus terdaftar secara resmi di BP4K yang telah diajukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di tingkat kecamatan.

”Sekarang untuk mengakses program di Kementerian Pertanian sudah melalui E-Proposal, dengan catatan kelompok tani telah terdaftar dalam data base BP4K. Di Lampung Tengah hanya beberapa kelompok tani saja tahun ini mendapatkan kegiatan dari pusat yang menggunakan APBN, terutama yang telah terdaftar di BP4K dan dapat diakses melalui internet,”ungkap sumber Teraslampung yang enggan ditulis namanya di Dinas Peternakan Lampung Tengah, Jum’at (31/1).

Menurut sumber, mangatakan,  di Lampung Tengah kelompok tani yang telah menerapkan E-Proposal sangat sedikit sekali. Hal itu dapat diketahui ketika dilakukan pencarian informasi melalui internet kemungkinan kelompok tani bisa mendapatkan program dari Kementerian Pertanian. Sebab kata dia, bila tidak terdaftar di data base BP4K maka kelompok tani tersebut tidak akan muncul datanya, sekalipun telah mendapatkan registrasi dari B3K. Seharusnya data kelompok tani yang diajukan oleh BP3K di input menjadi bata base BP4K lalu dilaporkan ke Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

”Walaupun BP3K telah memberikan registrasi kepeda kelompok tani, bila tidak dimasukkan ke data base BP4K maka kelompok tani itu tidak akan bisa diakses alias tidak terdaftar. Akibatnya  kelompok tani tersebut tidak akan bisa mengakses kegiatan dari kementerian, itu banyak terjadi di Lampung Tengah,”katanya

Sumber juga mencontohkan, pada awal Januari lalu, bidang ketahanan pangan diminta segera mengusulkan kelompok tani yang akan menerima program dari kementerian, namun setelah di daftarkan secara on laine ternyata kelompok tani tersebut tidak ada dalam data base BP4K.. Padahal, kelompok tani tersebut sudah dilakukan verifikasi sesuai calon penerima dn calon lokasi (CPCL).

Menurutnya, bila BP4K Lampung Tengah tidak segera menginput semua kelompok tani kedalam data base BP4K, maka kedepan petani tidak akan bisa mendapatkan anggaran dari kementerian. Sebab dengan e-proposal ini baik kegiatan maupun keberadaan kelompok tani akan mudah diawasi.

“Sungguh aneh kelompok tani sudah di verifikasi sesuai CPCL oleh Kabid Tanaman Pangan ketika dikonfirmasi keberadaan data kelompok tani tersebut kepada Kepala BP4K Lampung Tengah hanya direspon dengan mengatakan kelompok tani itu fiktif. Hal serupa terjadi di subsektor peternakan, petani terhambat untuk mendapatkan program pengembangan ternak dari kementerian pertanian karena tidak di data base BP4K, padahal dana untuk sub sektor peternakan cukup besar,”katanya.
Sementara hingga berita ini di unggah, baik Kepala BP4K Lampung Tengah Ir. Kuswadi Suwardi maupun  Sekretaris BP4K  Muliwan, SP., MM belum dapat di konfirmasi.

Loading...