Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Klaim BPJS 43 Ribu Warga Bandarlampung Dibayar dengan Uang Pajak Rokok

Klaim BPJS 43 Ribu Warga Bandarlampung Dibayar dengan Uang Pajak Rokok

259
BERBAGI
Asisten I Pemkot Bandarlampung, Sukarma Wijaya
Asisten I Pemkot Bandarlampung, Sukarma Wijaya

TERASLAMPUNG.COM — Pemerintah Kota Bandarlampung pada bulan Juni 2019 harus membayar Rp2,7 miliar untuk membayar klaim BPJS 43 ribu warga Bandarlampung. Uang klaim tersebu dibayar pemerintah pusat dari pajak rokok.

“Bulan ini mengalami keterlambatan pembayaran klaim karena terjadi keterlambatan pemerintah pusat dalam mentransfer dana yang diambil dari pajak rokok. Kalau pembayaran tersendat kami  (Pemkot Bandarlampung) tersendat juga. Dananya dari pusat yang ditransfer ke kas daerah,” kata elas Asisten 1 Pemkot Bandarlampung Sukarma Wijaya usai memimpin rapat forum kemitraan Kota Bandarlampung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rabu (26/6).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung Muhammad Fakhriza menjelaskan terjadi salah perhitungan antara Pemkot Bandarlampung dan Kementrian Keuangan, tunggakan Rp2,7 miliar itu akan dibayarkan tapi tidak penuh karena terpotong sekitar Rp. 1,6 milyar.

“Tunggakan Rp. 2,7 miliar itu akan segera dibayarkan karena uang dari provinsi sudah diturunkan. Tapi tidak penuh karena ada terpotong Rp1,6 miliar. Itu terjadi karena  ada miskomunikasi. Nah ini yang akan dikoordinasikan lagi antara pemerintah daerah dengan Kementrian Keuangan,” ungkap M. Fakhriza.

Menurutnya, sudah 75,39 persen warga Bandarlampung menjadi anggota BPJS mandiri. Namun, kata dia, masih rendah kedisiplinanya dalam membayar iuran.

“Dari jumlah penduduk Bandarlampung 1.180.000, yang menjadi anggota BPJS mandiri sebanyak 890 ribu orang. Tingkat kepatuhannya dalam membayar iuran baru mencapai 53 persen, sisanya menunggak,” katanya.

Setelah terus mengalami defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan akhirnya akan mendapat suntikan dana sebesar Rp4,9 triliun dari pajak rokok daerah.

Upaya pemerintah menutup defisit keuangan BPJS itu dianggap banyak pihak tidak sesuai dengan gerakan pengendalian tembakau. Itu karena Peraturan Menteri Kesehatan 40/2016 sudah jelas mengatur bahwa pajak rokok harus digunakan program pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lain.

Ada pula delapan program yang dapat memanfaatkan pajak rokok, antara lain penurunan risiko penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, pembangunan serta pemeliharaan puskesmas.

Dandy Ibrahim

Loading...