Klaimnya Dipatahkan, DPMPTSP Lampung Utara Tanggapi Dingin Polemik Titik Koordinat Menara Telekomunikasi

Menara telekomunikasi/ilustrasi
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Usai dimentahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Utara terkesan menghindari polemik penentuan titik koordinat menara telekomunikasi yang diduga tidak sesuai rencana induk yang ada. Padahal, sebelumnya mereka mengklaim jika titik koordinat itu ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kesan itu sangat kentara saat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Utara (Sri Mulyana) enggan menanggapi apakah klaim dari Dinas Komunikasi ‎dan Informatika apakah klaim itu benar atau justru sebaliknya. Ia justru memberikan penjelasan yang terlihat berbelit – belit.

Ia hanya menjelaskan seputar permohonan izin dari penyedia menara yang sampai saat ini masih berproses. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung/PBG diajukan oleh penyedia menara pada 17 Oktober 2022. Permohonan itu ditembuskannya ke dinas terkait pada 19 Oktober lalu.

“Rekomendasi dari Diskominfo (tentang titik koordinat) terbit tanggal 31 Oktober 2022,” kelitnya tanpa mau membantah atau membenarkan bantahan dari Diskominfo seputar titik koordinat.

‎Pun demikian saat ditanya mengenai sanksi apa yang akan diberikan pada pihak penyedia menara yang kedapatan telah mendirikan menara meski belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Kotabumi Utara, yang bersangkutan memperlihatkan sikap serupa. Sri Mulyana hanya menyebutkan bahwa berita acara atau rekomendasi dari Forum Penataan Ruang masih dalam proses. Mungkin dalam waktu dekat, proses itu akan rampung.

“Kalau masih kurang jelas, sebaiknya dirapatkan saja secara resmi. Kalau nanya satu – satu, enggak akan ada titik temunya,” ‎kata dia dengan entengnya.

‎Setali tiga uang dengan Sri Mulyana, Ketua Tim Kelompok Kerja FPR, Saukat menyampaikan, sanksi yang diberikan pada pihak penyedia hanya berupa teguran semata. Teguran itu berisikan permintaan untuk menghentikan sementara pembangunan yang sedang dilakukan sampai PBG terbit.

“Sanksinya ya diberhentikan sementara hingga proses yang diharuskan selesai,” terangnya.

Adapun mengenai polemik titik koordinat yang diduga tidak sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana yang dirubah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020, ia mengatakan, penentuan titik itu ada di instansi yang menanganinya. Pihaknya hanya menangani rekomendasi mengenai penataan ruang saja.

“Kalau soal itu, itu bukan ranah saya,” kata dia.

Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara DPMPTSP dengan Diskominfo Lampung Utara seputar penentuan titik koordinat pembangunan menara telekomunikasi. Satu sisi, DPMPTSP menyatakan bahwa itu ditentukan oleh Diskominfo, di sisi lain, Diskominfo mengatakan bahwa dalam penentuan titik koordinat merujuk pada permohonan yang disampaikan oleh DPMPTSP.

Penentuan titik koordinat yang hanya berdasarkan permintaan dari pihak penyedia menara telekomunikasi sepertinya tidak sesuai dengan Perda Lampung Utara yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam perda itu ditegaskan bahwa terdapat zona yang mengatur tentang batas area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang berlaku.

Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara disesuaikan dengan penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan rencana induk menara telekomunikasi yang berlaku di daerah.