KLHK Hentikan Tambang Bauksit 30 Hektare di Hutan Pulau Singkep

  • Bagikan
Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal seluas 30 hektare. (dokumentasi KLHK).
Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal seluas 30 hektare. (dokumentasi KLHK).

TERASLAMPUNG.COM — Tim Direktorat Jenderal  Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal seluas 30 hektare di dalam hutan yang diduga dilakukan oleh PT YBP, Rabu (22 /9/2021) kemarin.

Informasi awal tambang tersebut  dioperasikan  PT. YBP bulan April di tahun 2021 namun di tahun-tahun sebelumnya sempat berganti manajemen.

Adapun alat bukti  yang  diamankan tim antara lain: 2 alat berat dan 8 dump truck. Tim juga menyegel areal stockpile dan alat pengolahan bijih bauksit, serta memasang papan larangan di areal tambang, di kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Gelam – Sungai Marok Tua, Tanjung Sembilang, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

“Tim mengamankan 2 pekerja dan 8 sopir dump truck untuk dimintai keterangan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan secara tidak prosedural untuk perkebunan maupun pertambangan, ” kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK,  dalam siaran tulis yang di terima www.terasbatam.id, Kamis (23/9/2021).

Namun Untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan di dalam kawasan hutan kata Rasio  tergolong tindak pidana dan akan kami proses secara hukum.

Pertambangan ilegal merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara, untuk itu pelaku kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya,

Sementara itu Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Gakkum KLHK, mengatakan  Operasi ini diawali hasil pendataan dan analisis spasial penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural terutama di wilayah Kepulauan Riau.

“Melalui hasil pengecekan lapangan diketahui adanya aktivitas tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri LHK di Pulau Singkep. Untuk itu, kami menindak dan menegakkan hukum, ” kata  Sustyo.

Dalam hal ini KLH  turut ber terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam operasi ini.

Barang bukti berupa 2 ekskavator dan 8 dump truck diamankan di Pos Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dabo Pemkab Lingga. Penyidik Pegawai Negeri Sipill KLHK akan memeriksa dan meminta keterangan 2 orang pekerja dan 8 sopir dump truck guna mengungkap dan menjerat penanggungjawab atau pemodal atau aktor intelektualnya.

Pelaku akan dijerat dengan tindak pidana kehutanan dalam perkara mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang diatur dalam Pasal 78 Ayat 12 Jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf a Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Sementara Itu Kepala Dinas Energi  Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau mengatakan terkait tambang tidak lagi mempunyai Kewenagan dalam pencegahan semenjak 2020.

“Tidak  lagi semenjak ada UU No 3 2020 Tentang Pertambangan. Undang-undangnya mengatakan begitu,” kata Hendri Kurniadi saat di konfirmasi melalui telepon selulernya.

Selain itu Ia tidak mengetahui sejak kapan tambang bouksit di di tengah hutan Singkep beroperasi dan berapa luasnya.

Menurut Hendri Kurniadi, tambang bauksit di Kepri di bawah Kewenagan pemerintah pusat melaui kementrian ESDM.

“Mereka ini adalah pegawai Kementerian ESDM yang membawahi Kepri. Mereka berwenang menutup serta merta pertambangan dan berwenang melakukan pembinaan atau penindakan. Dulu kita berwenang, sekarang tidak lagi,” kata Hendri.

TERASBATAM.ID

  • Bagikan