Koalisi Kesehatan Minta Pemerintah Tak Buru-buru Longgarkan PSBB

  • Bagikan
Petugas Satpol PP memberikan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok, Jawa Barat, Selasa 19 Mei 2020. Pemerintah Kota Depok memberikan sanksi terhadap pelanggar PSBB berupa tugas untuk membersihkan fasilitas umum, 'push up', dan 'squat jump' dengan mengenakan rompi pelanggar PSBB guna memberikan efek jera. Foto" ANTARA via Tempo.co

TERASLAMPUNG.COM — Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK) meminta pemerintah tak terburu-buru melakukan relaksasasi atau melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Juru bicara KoMPAK, Kusmedi Priharto, mengatakan masalah Covid-19 mempengaruhi semua tatanan kehidupan masyarakat.

“Namun kami melihat kasus Covid-19 terus meningkat. Untuk itu, kami mengimbau agar pelaksanaan pelonggaran PSBB tidak dilakukan tergesa-gesa dan dilaksanakan dengan komunikasi serta koordinasi yang baik dengan semua pihak,” kata Kusmedi lewat keterangan tertulis pada Rabu, 20 Mei 2020.

KoMPAK merupakan gabungan organisasi profesi dan asosiasi tenaga kesehatan. Beberapa di antaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Selain itu, KoMPAK juga mendesak pemerintah untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam menggalakkan program perang semesta dan membangun tatanan hidup baru bersama Covid-19.

“Mulai dari pusat hingga ke tatanan masyarakat paling rendah (akar rumput) dengan mendorong pembentukan RT/RW atau Desa Siaga Covid,” kata Kusmedi.

Selain itu, para tenaga medis dan asosiasi juga meminta masyarakat untuk tidak mudik atau pulang kampung. Serta tidak mengunjungi rumah kerabat secara fisik.

“Mengingat hal itu berpotensi menularkan Covid-19. KoMPAK juga mengajak semua pihak agar untuk tetap berada di rumah,” kata Kusmedi.

  • Bagikan