Koalisi Masyarakat Sipil Lampung Demo Tolak Pengesahan RKUHP

Koalisi Masyarakat Sipil Lampung Demo Tolak Pengesahan RKUHP, Senin (5/12/2022).
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Puluhan aktivis koalisi masyarakat sipil menggelar aksi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai membelenggu kebebasan masyarakat serta kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrolnya, di Bundaran Adipura, Kota Bandarlampung, Senin 5 Desember 2022.

Koordinator aksi lapangan Deri Nugraha mengatakan, penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena banyak pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat dan demokrasi di Indonesia.

“Hari ini kami turun ke jalan melakukan aksi menolak RKUHP yang kabarnya akan disahkan besok (6/12) karena ada beberapa pasal yang kami anggap bermasalah. Misalanya pasal tentang penghinaan kepada harkat dan martabat presiden, penyebaran berita bohong dan penghinaan kepada pemerintah pasal-pasal ini punya potensi menjerat setiap orang yang akan menyampaikan kritik terhadap presiden,” ungkapnya.

Menurutnya, presiden dan lembaga-lembaga pemerintah sebagai institusi publik tidak boleh anti kritik dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan wajib memberikan kritik serta kontrol.

“Padahal presiden dan lembaga-lembaga pemerintah adalah institusi publik yang pantas untuk dilayangkan kritikan. Masyarakat wajib memberikan kontrol kepada mereka, pekerjaan mereka harus dikontrol. Nah di RKUHP ini orang yang mengkritik dapat dipidana dengan alasan menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden,” katanya

Aktivis koalisi masyarakat juga mengecam delik pers ke ranah pidana yang menurut Deri Nugraha berdampak masyarakat akan sulit mendapat berita-berita yang berkualitas.

“Jadi di RKUHP dengan dimasukkannya delik pers memperlihatkan penguasa mengutamakan persoalan kasus pers itu melalui pidana. Dampaknya wartawan bisa dipidana dan sangat berbahaya bagi kebebasan pers dan mengancam kehidupan demokrasi kita. Masyarakat dirugikan karena sulit mendapat informasi yang berkualitas,” kata Deri Nugraha yang juga Koordinator Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung.

“Selain itu, dengan dimasukan delik pers ini meruntuhkan lex specialis karena tidak menghargai karya jurnalistik. Karya jurnalistik itu harus diselesaikan dengan mekanisme pers yaitu hak jawab atau dibawa ke Dewan Pers,” pungkasnya.

Dandy Ibrahim