Beranda News Pilgub Lampung Koalisi Peduli Daerah Tolak Pansus Money Politic Pilgub Lampung

Koalisi Peduli Daerah Tolak Pansus Money Politic Pilgub Lampung

513
BERBAGI
Massa Koalisi Peduli Daerah menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (9/7/2018)

TERASLAMPUNG.COM — Massa yang terdiri atas puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Peduli Daerah menolak keberadaan Pansus Money Politic Pilgub Lampung yang dibentuk DPRD Lampung. Merek pun menggelar aksi unjuk rasa di  depan Kantor DPRD Lampung, Bandarlampung, Senin, 9 Juli 2018.

Koordinator lapangan Koalisi Peduli Daerah Apriansyah mengatakan hasil pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 sudah diumumkan oleh KPU Provinsi Lampung pada 8 Juli 2018.

“Menurut KPU, pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia memperoleh suara terbanyak pada pilgub yang digelar 27 Juni 2018. Kendati demikian, masih ada persoalan yang harus diwaspadai dan diawasi agar tidak memperkeruh keadaan,” katanya.

Di antara persoalan yang justru memperkeruh situasi, kata dia, lahirnya Pansus Dugaan Pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018, yang beberapa hari ini menjadi perdebatan tentang keberadaan pansus yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bebernya.

“Oleh karenanya,  menjadi sangat penting, sebagai bagian dari rakyat yang memilih para anggota DPRD Lampung, harus mengawal kinerja pansus agar tidak terus-terusan menabrak peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Apriansyah menjelaskan, pansus ini akan menjadi `liar` dan dapat menghambat proses demokrasi jika tidak dipantau dan diawasi karena rekomendasi yang akan diputuskan oleh pansus dapat saja bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh KPU dan Bawaslu Lampung.

“Saat ada perbedaan keputusan yang diambil antara pansus dugaan pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018 dan KPU maupun Bawaslu Lampung. Hal ini akan menjadi polemik baru di tengah masyarakat dan dapat berbuntut panjang yakni mengganggu keputusan-keputusan yang telah diambil secara hukum oleh KPU-Bawaslu Lampung,”katanya.

Menurutnya, pansus dugaan pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018 akan mempersoalkan banyak hal, bukan saja hanya terkait isu praktik money politic yang diduga dipaksakan laporannya dari beberapa daerah yang seolah Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

“Tetapi juga akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pilkada Lampung 2018 secara menyeluruh mulai dari awal hingga akhir, termasuk dugaan pembiayaan terhadap salah satu pasangan calon di Pilkada Lampung yang akan dibongkar oleh Pansus Dugaan Pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018,” terangnya.

Koalisi Peduli Daerah menyatakan sikap bahwa pada dasarnya tetap menolak keberadaan pansus dugaan pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018 karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Oleh karena pansus dugaan pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018 sudah terbentuk dan terkesan dipaksakan, maka kami sebagai elemen tetap akan mengawasi dan mengawal pansus ini agar tidak merusak tatanan demokrasi yang telah diputuskan oleh KPU-Bawaslu Lampung sebagai pelaksana Pilkada sebagaimana amanah undang-undang,” imbuhnya.

Koalisi Peduli Daerah menolak segala bentuk dugaan rencana busuk Pansus Dugaan Pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018 yang dapat menghambat proses demokrasi dan merusak citra sebagai lembaga yang bermartabat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

TL/ILS

Loading...