Beranda Politik Komisi II DPRD Lampung Gelar RDP Soal Reklamasi Pantai di Bakauheni

Komisi II DPRD Lampung Gelar RDP Soal Reklamasi Pantai di Bakauheni

209
BERBAGI
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Lampung soal reklamasi pantai di Bakauheni, Rabu, 7 Oktober 2020.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Lampung soal reklamasi pantai di Bakauheni, Rabu, 7 Oktober 2020.

TERASLAMPUNG.COM–Komisi II DPRD Provinsi Lampung bergerak cepat menyikapi dugaan reklamasi tanpa izin oleh PT Dataran Bahuga Permai di Dusun Panubaan, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Ketua Komsi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi berjanji Dewan akan mengusut tuntas masalah tersebut.

“Kami mendorong proses penegakan hukum terkait masalah itu dan pihaknya akan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi. Karena berdasarkan tadi ada yang menyampaikan perusakan jembatan, gazebo, serta lokasi pembibitan. Inikan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Soalnya ini aset Negara. Ini harus diusut tuntas.Dalam waktu dekat kami akan kunjungan langsung ke lokasi,” tegasnya usai rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Lampung, Rabu (7/10/2020).

Menurut Wahrul, berdasarkan RDP terungkap bahwa perusahaan tersebut belum memiliki izin kegiatan di lokasi itu.

“Kami akan memanggil pihak perusahaan serta masyarakat sekitar sebagai sebagai saksi. Kami akan dengarkan klarifikasi mereka,” tegasnya.

Hadir dalam RDP tersebut antara lain: perwakilanDinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menjelaskan PT Dataran Bahuga Permai di telah melakukan clean clearing lahan seluas 12 hektare. Dalam clean clearing itu ada bagian lahan konservasi mangrove.

“Mereka melakukan ini semua belum ada izin lokasi dan izin lingkungan hidup sebagai dasar mereka untuk melakukan clean clearing. Ini ada pelanggaran tata ruang. Dan ini pemerintah dan aparat hukum harus memprosesnya,” kata Irfan.

Pihaknya juga sudah mencoba melaporkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum dan DKP.

“Di DKP, kami mendapat jawaban, statement Kabid Pengawasan mengatakan kasusnya sudah diambil oleh Polda Lampung,” jelasnya.

Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berdasarkan informasi yang didapatinya DLH sudah melayangkan sanksi administratif.

“Infonya DLH sudah turun ke lapangan. DLH dan Pemda Lamsel infonya juga sudah melakukan penyegelan terhadap aktifitas PT ini. Meskipun segelnya nggak dianggap. Maksudnya mereka tetap melakukan aktifitas,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan ke Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Namun, melalui Dirjen KLH menyatakan mereka menghormati proses hukum agar ditangani kepolisian.

“Ke Polda melalui Ditreskrimsus sudah kita layangkan surat pada Juli. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Makanya kemarin kita ajukan laporan lagi,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, pihaknya berharap ada upaya serius baik pemerintah atau aparat hukum.

”Jangan sampai kasus ini sudah merusak lingkungan ada pembiaran kasus hukumnya. Kita minta DPRD dapat memfasilitasi. Agar aparat penegak hukum bisa menangani dengan serius,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Lampung, Heri, mengungkapkan pada Mei 2020 Pemda Lamsel sudah melakukan penyegelan.

Heri menuturkan, pihaknya bersama beberapa dinas terkait serta Satpol PP melakukan kunjungan ke lokasi. Dalam kunjungan itu, Heri pihaknya bertemu dengan Kades Bakauheni Syahroni, Perwakilan Manajemen P  Dataran Bahuga Permai Fikri Ajali dan Musawir.

“Dari hasil kunjungan itu, mereka dari perwakilan manajemen perusahaan tidak ada yang bisa membuktikan surat perizinan. Sebab itu,kami menyampaikan  surat teguran tertulis ke pimpinan PT Dataran Bahuga Permai. Isinya adalah meminta pihak perusahaan untuk segera melengkapi perizinan dan menghentikan kegiatan reklamasi,” tandasnya.

Loading...