Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat Dinilai Lampaui Kewenangannya

  • Bagikan

Illustrasi KIP

BANDAR LAMPUNG ,Teraslampung.com–Langkah Komisi Informasi(KI) Pusat menurunkan tim untuk menemui Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, dan Tim Seleksi guna menindaklanjuti pengaduan dugaan adanya kecurangan dalam Seleksi Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung Periode 2014–2018 mendapatkan kritikan dari elemen masyarakat Lampung.

“Tidak ada kewenangan KI Pusat untuk turut campur dalam seleksi di daerah. Ini malah justru mengganggu independensi Timsel, mengganggu proses seleksi,” kata Ketua Lembaga Anti Korupsi (Lantak) Lampung, Syamsul, Selasa (13/1).

Menurut Syamsul, Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang eterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa “Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif”.

Syamsul juga meminta agar Timsel, DPRD maupun Gubernur dapat menuntaskan proses seleksi agar tidak terjadi ke-vakum-an lembaga KIP Lampung.

“Lembaga ini sangat strategis keberadaannya, apalagi dengan adanya Undang-undang Desa. Transparansi dan keterbukaan informasi mencegah korupsi. Ada kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan mencampuri independensi daerah dalam melakukan seleksi,” jelasnya.

Hal serupa dinyatakan Direktur Lembaga Survei Independent Indonesia, Erwin Syahrir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan KI Pusat dapat menjadi preseden di daerah-daerah lain.

“Ketua KI Pusat seharusnya lebih mengerti mengenai hal ini. Apakah kemudian melanggar kode etik atau tidak. Ini harus dicermati,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi enggan mengomentari keberadaan tim seleksi. “Silahkan konfirmasikan ke timsel saja. Terkait lintas lembaga KILampung juga tidak tahu jika pusat datang ke Lampung,” katanya. Menurutnya, sebagai salah satu calon incumbent tidak etis baginya untuk berkomentar atau menilai keberadaan tim dari Pusat.

Di tempat terpisah, Ketua Tim Seleksi Komisioner KI Lampung, M. Ridho, mengatakan pertemuan dengan KI Pusat yang difasilitasi Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Selasa sore (13/1) memperjelas hasil seleksi yang sudah dilakukan tim seleksi.

Ridho membantah anggapan ada prosedur yang salah dalam rekrutmen. Sebab, kata Ridho, panduan yang dipakai oleh Tim Seleksi berasal dari KI Pusat.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Tim Seleksi salah dalam proses seleksi calon anggota KI Lampung. Kabar tersebut berdasarkan laporan beberapa calon komisioner yang gagal lolos 10 besar. Hal yang disoal calon yang tidak lolos 10 besar itu antara lain soal durasi pengumuman di media massa dan tidak adanya tugas membuat makalah.

Terkait durasi pengumuman proses seleksi, menurut Ridho, tidak ada waktu yang dikurangi dan sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan soal tidak adanya tugas membuat, karena berdasarkan panduan yang didapatkan dari KI Pusat memang tidak ada keharusan membuat makalah.

Meski begitu, kata Ridho, jika makalah menjadi keharusan maka calon yang lolos 10 besar akan diberi tugas membuat makalah. Hasilnya akan menjadi catatan Tim Seleksi yang selanjutnya akan dilampirkan bersama berkas lain ketika diserahkan Gubernur kepada Komisi I DPRD Lampung.

Sementara itu, anggota Tim Seleksi KI Lampung, Ana Gustina, S.Sos, M.Si, menegaskan substansi makalah yang dibuat calon komisioner adalah untuk mengetahui visi dan misi calon komisioner jika mereka terpilih.

“Hal itu juga sudah kami gali dari para calon komisioner KI Lampung saat tes wawancara. Kami minta janganlah mencari-cari kesalahan Timsel dan menganggap yang sudah dikerjakan Timsel tidak berarti,” kata dosen jurusan Komunikasi FISIP Unila itu,

Terkait dengan permintaan peserta seleksi untuk bisa mendapatkan hasil tes, Anna mengatakan seharusnya semua calon komisioner tahu bahwa ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa diungkap ke publik karena bisa berdampak buruk bagi yang bersangkutan.

“Nanti kalau diungkap ke publik nanti yang bersangkutan bisa malu. Sebab, nilai itu berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan seseorang, Dan itu dilindungi oleh UU Keterbukaan Informasi. Namun, kalau mau minta data nilai miliknya sendiri, itu masih bisa dipenuhi,” kata Ana.

Menurut Ana, semua anggota tim seleksi melakukan kerja secara profesional dan berdasarkan hasil yang diperoleh masing-masing peserta tes. “Kami menjaga kredibilitas dan integritas. Alangkah remeh temehnya hanya demi meloloskan seseorang kami melacurkan kredibilitas kami,” kata dia.

  • Bagikan