Beranda Hukum Komisioner Komnas HAM Kunjungi Masyarakat Korban PT BNIL

Komisioner Komnas HAM Kunjungi Masyarakat Korban PT BNIL

107
BERBAGI
Komisioner Komnas HAM mendengar keterangan dari korban PT BNIL.

TERASLAMPUNG.COM —  Warga masyarakat korban penggusuran PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT BNIL) yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) menyambut kedatangan Komisioner Komnas HAM, Ansori Sinungan, di Balai Kampung Bujuk Agung, Jumat (1/7).

Dalam sambutannya, komisioner Komnas HAM yang berasal dari Menggala itu menyampaikan  masud kedatangannya, yakni untuk merespons pengaduan masyarakat Bujuk Agung dan Agung Jaya – yang pada 1992 dipaksa menyerahkan hak lahan kebun plasma seluas 1 hektar per keluarga kepada PT BNIL.

Edi Suwito (52), korban dari Agung Jaya menjelaskan bahwa pada tahun 1992 masyarakat oleh PT. BNIL dengan bantuan aparat TNI dari Bakorstanasda atau Korem 043 Garuda Hitam memaksa masyakat penerima hak plasma seluas 1 hektare untuk menandatangi blanko kosong.

“Ternyata isi blanko itu, belakangan diketahui berisi berita acara penyerahan lahan dan ganti rugi. Pada waktu itu,  setelah tanda tangan, masyarakat diberi uang Rp. 100.000,” kata warga  yang sehari-hari bekerja sebagai buruh itu.

Menurut Edi, kasus  sengketa antara masyarakat Bujuk Agung dan Agung Jaya bermula dari penggusuran 7 desa pemukiman transmigrasi swakarsa mandiri oleh PT BNIL pada tahun 1991.

“Penggusuran dilakukan karena PT BNIL mendapatkan izin prinsip dari Gubernur Lampung (Poedjono Pranyoto) atas tanah yang sudah dihuni oleh 7 desa. Yakni Desa Banjar Dewa; Desa Bandar Rejo; Desa Pagar Agung I; Desa Dewa Agung;  Desa Karya Agung; Desa Tanjung Maulya; Desa Pagar Agung II untuk ditanami kelapa hibrida dan kelapa sawit,” katanya.

BACA: Ganti Kebun Sawit Jadi Kebun Tebu, Walhi Laporkan PT BNIL ke Dirjen Penegakan Hukum KLHK

Penggusuran atas masyarakat 7 desa yang dilakukan dengan paksa dan kekerasan menimbulkan konflik berkepanjangan. Salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi konflik yang terjadi adalah memindahkan korban gusuran ke Kampung Bujuk Agung dan Inderaloka II.

Masyarakat yang sudah bermukim di Bujuk Agung dan Inderaloka II dipaksa menerima korban gusuran dan merelakan tanah yang dimiliki untuk dibagi dengan para pendatang. Alasan pemerintah melakukan distribusi paksa atas tanah masyarakat Bujuk Agung dan Inderaloka II adalah karena tanah dua kampung ini sebenarnya juga merupakan bagian dari bagian tanah yang diserahkan oleh Gubernur Lampung kepada PT. BNIL. Tentu saja konflik semakin rumit.

Gubernur Lampung, Poejono Pranyoto membuat kebijakan untuk memberikan lahan kepada korban gusuran PT. BNIL seluas 2 hektar, terdiri dari ¼ hektar untuk pekarangan, ¾ hektar untuk lahan pangan dan 1 hektar untuk dijadikan kebun plasma yang wajib dikerjasamakan dengan PT. BNIL. Sehingga tanah yang 1 hektar harus ditanami dengan tanaman yang dibudidayakan oleh PT. BNIL, yakni kepala sawit atau kelapa hibrida.

Belum sempat digarap, PT BNIL dengan dibantu aparat TNI/Bakorstanasda dari Korem 043 Garuda Hitam memaksa masyarakat penerima plasma menyerahkan jatah plasmanya kepada PT. BNIL melalui tipuan tanda tangan pada blanko buta.

Komisioner Komnas HAM, Ansori Sinungan menyatakan ingin membantu masyarakat untuk melakukan mediasi. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk sabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.

BACA: Ini Tiga Rekomendasi Walhi Lampung Terkait Kasus PT BNIL

Sukirji (49) dari Agung Jaya, mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM yang ingin melakukan mediasi.

“Tetapi sebenarnya masyarakat sudah pesimis dengan pendekatan mediasi. Sebab, kata Sukirji yang menjabat sebagai Ketua BPK Agung Jaya, cara-cara mediasi sudah dilakukan oleh semua lembaga pemerintah di semua tingkatan, tapi tidak pernah membuahkan hasil yang menguntungkan masyarakat,” kata Sukirji.

Oleh karena itu, kata Sukirji, masyarakat  juga minta kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan ternjadinya pelanggaran HAM dalam proses penggusuran. Sebab, menurut Sukirji, konflik antara PT. BNIL dengan masyarakat korban gusuran dan perampasan tanah oleh PT. BNIL telah menimbulkan korban nyawa beberapa orang.

Sakiran (50) dari Bujuk Agung menjelaskan bahwa akibat perampasan tanah jatah plasma hak masyarakat oleh PT. BNIL, masyarakat hidup miskin. Tidak  memiliki mata pencaharian yang tetap. Kebanyakan warga Bujuk Agung dan Agung Jaya hidup sebagai buruh harian lepas. Istri saya sendiri, tutur Sakiran,  pergi ke luar negeri menjadi TKW.