Beranda Teras Berita Komisioner KPU Papua Bantah tak Ada Pemungutan Suara

Komisioner KPU Papua Bantah tak Ada Pemungutan Suara

190
BERBAGI
Beatrix Wanane memberikan kesaksian dalam sidang di MK, Jakarta, 13 Agustus 2014. (dok MK) 
JAKARTA, Teraslampung.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua, Beatrix Wanane, membantah keterangan saksi pemohon
Prabowo-Hatta, yang  sebelumnya menyatakan
beberapa kampung di Papua tidak melaksanakan pencoblosan suara saat Pilpres 9
Juli lalu. Hal itu diungkapkan Beratrix dalam kesaksiannya pada Sidang di MK,
Jakarta, Rabu (13/8).
 “Sebagai
penyelenggara di tingkat provinsi, saya monitoring dan mendapatkan data, itu
dilaksanakan,” kata Beatrix.
Sebelumnya, Novela Nawipa, saksi yang dihadirkan pemohon
mengatakan tidak ada aktivitas pencoblosan suara saat Pilpres 2014 di
daerahnya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. “Tidak ada jam berapa sampai jam berapa
karena aktivitas pemilu di kampung saya tidak ada,” ujarnya, Selasa (12/8).
Menurut Beatrix, kampung
Novela yang berada di Kabupaten Paniai, terdaftar dalam satu dari 16 kabupaten
di Papua yang memilih dengan sistem noken. Beatrix mengaku menerima laporan
dari Ketua KPU Paniai bahwa proses pemilu dilaksanakan di kabupaten daerah
pegunungan tersebut.
Menurut Beatrix, suara dua
distrik di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua yang dinilai bermasalah diputuskan
didiskualifikasi atau dinolkan untuk dua pasangan calon presiden dan wakil
presiden. Dua distrik itu adalah Mapia Tengah dan Mapia Barat.
“Saksi kedua pasangan capres dan cawapres mengajukan
keberatan pada rekapitulasi suara di tingkat provinsi lantaran perolehan suara
melalui sistem noken di Distrik Mapia Tengah dan Distrik Mapia Barat. Namun,
keberatan tersebut diakui telah diselesaikan saat itu juga. Kami minta kepada
KPU Dogiyai untuk mempertanggungjawabkan dalam forum di saat itu juga yang
diawasi langsung oleh Bawaslu dan panwas untuk menyelesaikan sengketa
tersebut,” kata Beatrix.
Ia mengatakan, baik KPU dan Bawaslu Papua saat itu
berkoordinasi kepada tingkat di atasnya untuk mendapat petunjuk menyelesaikan
situasi yang dihadapi. Komisioner KPU Pusat saat itu memerintahkannya untuk
menunggu keputusan Bawaslu.
“Setelah 30 menit, ketua Bawaslu bilang ‘solusinya kita
dis (diskualifikasi) dua ini’. Jadi perolehan kedua kandidat di Mapia Barat dan
Mapia Tengah itu dinolkan,” ujarnya.
Beatrix menambahkan, kedua saksi saat itu tidak
mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut. “Bahkan saksi pasangan calon
nomor urut 1 Prabowo Hatta menyatakan ‘kami memberikan penghargaan terhadap
orang Papua yang sudah juga memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut
kami walaupun sedikit, tapi kami menghargai  daulatnya rakyat’,” ujarnya
menirukan perkataan saksi Prabowo-Hatta.
Sistem Noken

Sementara itu, KPU (Termohon) menghadirkan seorang ahli,
Hasjim Sangadji, yang menjelaskan mengenai sistem noken. Menurut Hasjim, salah
satu pengertian noken adalah tempat untuk menyimpan surat-surat yang penting.
“Penyelenggaraan Pemilu dengan sistem noken sudah terjadi
berpuluh-puluh tahun di Provinsi Papua, tepatnya sejak 1971. Kendati demikian,
tidak pernah ada petunjuk kepada penyelenggara di tingkat bawah untuk
menggunakan noken,” urai Hasjim.
Dalam salah satu dalil permohonannya, pemohon
mempersoalkan tidak terlaksananya Pilpres di 12 kabupaten daerah pegunungan
Provinsi Papua seperti proses Pemilu pada umumnya. Di beberapa kabupaten
tersebut, pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem Ikat yang tidak
sesuai dengan sistem noken pada umumnya.
Pemohon menilai, sistem noken
yang dilaksanakan pada Pilpres lalu mendapat intervensi dari penyelenggara
Pemilu. Tidak ada musyawarah di tingkat kampung dan distrik di Papua karena
intervensi penyelenggara Pemilu dan kepolisian di wilayah tersebut, sehingga
dalam praktiknya Termohon sebagai Penyelenggara langsung memberikan suara
kepada Capres nomor urut 2.
Sedangkan menurut Hasjim, noken digunakan atas inisiatif
dari masyarakat di tingkat bawah, bahkan masyarakat menyediakan noken itu
sendiri. KPU provinsi maupun KPU kabupaten, setiap penyelenggaraan Pemilu,
selalu menyedikan kotak suara di tempat pemungutan suara.
Hasjim menjelaskan, ada beberapa cara memilih dalam
sistem noken. Pertama, mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di
sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat atau kepala suku meminta suara
sejumlah pemilih tertentu dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam noken
untuk diberikan kepada pasangan calon yang didahului dengan permusyawaratan
kampung.
“Kedua, menggunakan hak pilihnya dengan sistem ikat.
Jumlah pemilih di suatu tempat atau kampung tertentu langsung diberikan kepada
beberapa pasangan calon menurut jumlah pemilih yang ada dalam daftar pemilih
tetap. Ini terjadi di kampung, tidak di TPS,” jelasnya.
Namun, ia tidak menampik adanya masalah dengan penggunaan
noken atau sistem ikat tersebut. Bila tidak dihitung oleh KPPS di tiap TPS dan
dimasukkan ke dalam Berita Acara setelah pemungutan suara, ada potensi suara
pemilih yang sudah ada dalam noken dapat teralih ke calon lain.
Hal tersebut lantaran surat suara dalam noken belum
dicoblos untuk calon tertentu. “Ada kalanya noken ini dibawa langsung ke PPS
karena kondisi geografis di Papua, kemudian dibuat Berita Acara. Ada yang
dibuat di tempat pemungutan suara oleh KPPS, ada yang satu distrik dibuat
sekaligus,” terangnya.

Loading...