Komitmen Pejabat Lampung terhadap Keterbukaan Publik Masih Minim

  • Bagikan
Diskusi panel di. Hotel The 7, Bandar Lampung Kamis (17/12).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com– Kurangnya komitmen pejabat pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung menjadi salah satu faktor minimnya keterbukaan informasi publik dibandingkan dengan provinsi lain.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat minim komitmennya dibandingkan provinsi lain dalam keterbukaan informasi publik ,” kata akademikus Unia Dedy Hermawan dalam diskusi panel di. Hotel The 7, Bandar Lampung Kamis (17/12).

Deddy Hermawan mengatakan diperlukan adanya reformasi birokrasi dari pemimpin daerah dan stakeholder yang ada di Provinsi Lampung . Sebab sebagus apa pun pembangunan infrastruktur di Lampung tetapi jika tidak diikuti oleh keterbukaan informasi publik maka akan percuma saja.

“Misalnya dalam keterbukaan pengerjaan tender proyek pembangunan,  minimnya publikasi hasil pemeriksaan hasil dari BPKP,” katanya.

Menurut Dedy minimnya keterbukaan informasi dapat dilihat data dari KIP Lampung Tahun 2014, yakni belum semua kabupaten/kota dibentuk PPID.  Minim atau tidak adanya keterbukaan informasi maka kemungkinan akan terjadi korupsi.

Di Lampung, berdasarkan data yang dihimpun dari Kejati terjadi tren kenaikan korupsi. Pada tahun 2011 ada 22 kasus, tahun 2012 naik menjadi 36,  kemudian naik lagi 63 kasus di tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi 73 kasus.

Menurut Deddy tahun ini Lampung tidak termasuk dalam kategori provinsi terbaik dalam 10 provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik Tahun 2015.

Provinsi yang keterbukaan infornya publiknya bagus adalah Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, dan DIY.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdul Hamid Dipopramono mengatakan keterbukaan Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .

Selain itu, prinsip – prinsip didalam UU KIP dapat diartikan juga  melaksanakan good goverment,  akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Mas Alina Arifin

  • Bagikan