Hukum  

Komnas HAM akan Minta Keterangan Walikota Bandarlampung Terkait Dugaan Penyiksaan ‘Manusia Silver’

Kantor Komnas HAM
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) akan meminta keterangan Walikota Bandarlampung terkait dugaan penyiksaan dan kesewenangan dalam operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kepada manusia silver pada 22 Desember 2022 lalu.

“Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI melakukan pendalaman dengan meminta keterangan LBH Bandarlampung atas permasalahan dimaksud dan memperoleh informasi mengenai kronologis peristiwa tersebut,” jelas Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam suratnya pada tanggal 13 Januari 2023.

Informasi yang diperoleh oleh Komnas HAM tersebut adalah :

1. Bahwa pada 26 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, korban TM (nama disamarkan) bersama beberapa rekannya sedang beristirahat di sebuah bangunan kosong, kemudian didatangi Satpol PP Kota Bandar Lampung untuk mengamankan TM dan rekannya yang berprofesi sebagai “manusia silver”. TM sempat berlari ke arah belakang bangunan dan kemudian tertangkap, sementara rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP menggunakan kekerasan dengan menendang dan memukuli TM.

2. Bahwa TM diamankan bersama dengan anak jalanan, tuna wisma, dan pengemis, kemudian dibawa dengan mobil truk menuju kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung Setibanya di kantor Satpol PP, TM diturunkan di tempat parkir di sebelah kantor Satpol PP. Kemudian dibawa menuju sebuah bangunan semi permanen berlantai aspal. TM hanya boleh jongkok di bangunan itu dan dikelilingi puluhan Satpol PP, kemudian salah seorang petugas memerintahkan TM untuk push up. TM sempat menolak karena kakinya masih dalam kondisi luka, namun salah satu anggota Satpol PP lain tiba-tiba memukul TM.

3. Bahwa anggota Satpol PP kemudian menyuruh berguling di atas aspal sebanyak 15 kali dengan kondisi tanpa mengenakan baju. Akibatnya tubuh TM mengalami luka lecet. TM sempat meminta izin untuk mengenakan pakaian, sebab saat ditangkap ia dalam keadaan tidak mengenakan baju. Namun, petugas menolak permintaan tersebut dan mengatakan, “Enggak usah, biasanya kamu nyilver saja tak pakai baju, udah cepat,”kata petugas.

“Penting Komnas HAM RI sampaikan, setiap orang berhak untuk bebas dan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,” kata Uli Parulian Sihombing.

“Selain itu, setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, sebagaimana dijamin dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bahwa penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan,” tambahnya.

Surat yang ditujukan kepada Walikota Eva Dwiana itu Komnas HAM mengungkapkan dugaan kekerasan fisik dan mental terhadap manusia silver itu berpotensi mengurangi hak dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

“Saudara, selaku bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,” ungkap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing.

Dandy Ibrahim