Beranda Teras Berita KOMPAK Gelar Dialog dengan IPPMI Lampung

KOMPAK Gelar Dialog dengan IPPMI Lampung

376
BERBAGI
Tim Kompak – Governance for Growth – Australian Aid  berfoto bersama dengan para pengurus DPD IPPMI Lampung.
(Foto; Istimewa)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com– DPD IPPMI Lampung mendapat kunjungan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (Kompak – Governance for Growth – Australian Aid) untuk mendiskusikan Sertfikasi Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan dan kesiapan IPPMI dalam pendampingan UU Desa No.6 tahun 2014, Rabu (17/6/2015)

Dari  Kompak hadir tiga orang dari unit Social Inclusion; Felicity Pascoe, selaku Team Leader beserta dua anggotannya Grace Palayukan dan Afrida Sondang. Selain itu, diskusi juga dihadiri oleh Sekjen DPN IPPMI, John Odius.

Ali Rukman, Ketua DPD IPPMI Lampung menjelaskan bahwa di Lampung proses sertifikasi
Profesi Fasilitator mendapatkan animo yang luar biasa dari fasilitator program pemberdayaan yang berasal dari berbagai program. Bahkan, DPD IPPMI Lampung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) sementara telah mengantarkan 200 orang fasilitator berkompeten yang terbagi dalam 10 angkatan uji kompetensi.

“Bahkan dari fasilitator yang eks PNPM Mandiri Perdesaan  yang sudah bersertifikat kompeten bidang pemberdayaan ini telah siap dan menunggu diaktifan kembali oleh Kementrian desa dalam mendampingi implementasi UU Desa,” tandasnya.

Felicity, Team Leader Social Inclusion Kompak, memberikan apresiasi terhadap TUKS DPD Lampung dalam melakukan sertifikasi uji Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan ini.  Dia berharap agar uji sertifikasi fasilitator ini bertahap selalu melakukan inovasi untuk menyempurnakan materi uji kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi UU desa. Selain itu juga proses pelaksanaan sertifikasi juga harus siap  integrated dengan penggunaan Teknologi Informasi, semisal uji kompetensi dilakukan secara online dengan memakai skiwe.

“Saya berharap  sertifikasi kompetensi pemberdayaan juga dapat di akses oleh pelaku pemberdayaan yang bukan fasilitator dan yang pendidikannya tidak harus sarjana. Karena di desa-desa lokasi Eks PNPM Mandiri Perdesaan kan sudah banyak kader terlatih,”ujarnya.

Sekjen DPN IPPMI John Odius berharap sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tidak hanya selesai dengan keluarnya sertifikat kompeten, tetapi juga harus berefek positif pada pemerintah dan pemanfaat (masyarakat).

“Seorang fasilitator pemberdayaan yang bersertifikat harus punya nilai lebih dibanding dengan yang belum bersertifikat. Selain itu Pemerintah selaku user diharapkan dapat  menjaga kualitas dari Fasilitator Bersertifikat, dengan cara melakukan penguatan kapasitas berkala ( per tahun misalnya) dan juga memberikan  perhatian khusus untuk kesejahteraannya,” kata dia.

Loading...