Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19

  • Bagikan
Mulyadi TH/Foto: Istimewa
Mulyadi TH/Foto: Istimewa

Oleh : Mulyadi TH

Komunikasi menjadi bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat (D.B.Curtis,1992). Dari semua pengetahuan dan ketrampilan yang anda miliki, pengetahuan dan ketrampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna (J.A Devito,1997). Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan komunikasi diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan sosial, termasuk dalam organisasi.

Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan begara. Komunikasi pemerintahan sering disebut juga sebagai komunikasi politik. Menurut seorang pakar politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Maswadi Rauf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu yang berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku poltik. Komunikasi politik dilihat dari 2 dimensi, yaitu kegiatan politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah.

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empiris karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah melihat komunikasi politik merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik (Harun dan Sumarno, 2006). Konsep komunikasi politik ini tentunya berlaku juga dalam komunikasi pemerintahan.

Tujuan komunikasi pemerintahan sangat terkait dengan pesan kebijakan yang disampaikan komunikator pemerintahan. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi pemerintahan itu adakalanya sekadar penyampaian informasi kebijakan pemerintahan, pembentukan citra pemerintah, pembentukan public opinion (pendapat umum) dan bisa pula menghandel pendapat atau meredam isu liar yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya komunikasi pemerintahan bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Kepemerintahan yang baik memerlukan tiga hal yaitu state capability, accountability, dan responsiveness. (Erliana Hasan : 2005).

Beberapa ahli menjabarkan tujuan komunikasi pemerintah. Antara lain:

  1. Membangun Citra dan wibawa Pemerintahan. Salah satu tujuan komunikasi pemerintahan adalah membangun citra pemerintah yang baik bagi khalayak. Citra pemerintah itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media pemerintah, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan pemerintah yang umum dan aktual.
  2. Membentuk dan Membina Pendapat Umum Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik
  3. Mendorong Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dan mendukung kebijakan pemerintah termasuk partisipasi politik (partisipasi politik) (Anwar Arifin, 2006: 11).

Pada  awal pandemi Covid-19, terjadi peningkatan arus informasi yang luar biasa yang menyebabkan sistem komunikasi kehilangan keseimbangan. Jaringan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi media massa serta keterikatan manusia pada media massa mengalami lonjakan besar.

Di era media baru dan media sosial saat ini, keterikatan manusia tidak hanya sebatas pada media massa, tetapi juga pada jejaring sosial. Untuk itu, pemerintah dapat memperluas komunikasi publik melalui medium lain selain media massa yakni platform media sosial yang menawarkan beragam fitur dalam memudahkan penyebaran informasi. Media sosial sangat memungkinkan individu atau organisasi memilki dan mengelola medianya sendiri untuk menyampaikan pesan, terutama di masa krisis. Banyak strategi yang bisa digunakan terkait dengan komunikasi di media sosial.

Di masa krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini pemerintah wajib berperan aktif . Definisi krisis sangat beragam. Krisis dapat diartikan sebagai kerusakan yang membuat dampak besar (Perry 2007 dalam Coombs 2014). O’Hair dan Heath (2009) menyebut krisis sebagai risiko yang menjadi kenyataan, sementara Ulmer, Sellnow dan Seeger (2017) berargumen bahwa krisis adalah momen-momen unik yang terjadi dalam sejarah suatu organisasi.

Krisis menurut Fearn- Banks (2011) adalah peristiwa besar yang berpotensi membawa dampak negatif dan memengaruhi organisasi, korporasi, industri maupun publik. Covid-19 ketika ditetapkan sebagai pandemi merupakan krisis Kesehatan yang berdampak luas di berbagai sektor kehidupan dan menciptakan ketidakpastian bagi suatu wilayah atau negara. Pemerintah berperan sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatasi krisis dan melakukan komunikasi kepada publik terkait dengan krisis tersebut.

Sementara itu, komunikasi krisis merupakan dialog antara suatu organisasi dengan publiknya maupun para pemangku kepentingan sebelum krisis, saat krisis dan setelah krisis (Aziz & Wicaksono 2020). Dialog tersebut dapat berisi strategi dan upaya yang dirancang untuk mereduksi kerusakan pada reputasi organisasi (Fearn-Banks 2011), dalam hal ini pemerintah Indonesia. Komunikasi krisis juga dapat didefinisikan secara luas sebagai proses pengumpulan informasi, pemrosesan informasi dan penyebarluasan informasi untuk mengatasi situasi krisis (Coombs & Holladay 2010).

Komunikasi pada masa krisis adalah yang paling banyak diteliti untuk melihat bagaimana dan apa yang dikomunikasikan suatu organisasi selama krisis terjadi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari krisis tersebut serta menjaga reputasi organisasi.

Komunikasi efektif menjadi kunci utama untuk melalui empat tahap masa krisis tersebut. Matthew Seeger (2020) mensyaratkan lima kunci utama untuk komunikasi yang efektif di masa krisis pandemi Covid-19. Pertama, sumber informasi yang kredibel. Kedua, kejujuran dan keterbukaan informasi untuk mengurangi rumor.

Ketiga, tujuan dari komunikasi yang dilakukan adalah untuk mempersuasi orang untuk mengambil tindakan yang mengurangi risiko atau mitigasi. Keempat, disusun berdasarkan pendapat para ahli. Kelima, konsisten terhadap pesan yang disampaikan.

Sejak 2 Maret 2020, ketika kasus pertama diumumkan, pemerintah rutin menggelar konferensi pers untuk menginformasikan perkembangan kasus positif Covid-19 dan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran dan mengatasi dampak yang ditimbulkan. Strateginya, pemerintah menggunakan Key Opinion Leader atau tokoh yang paling tinggi jabatannya yaitu Presiden. Ketika respon dan komunikasi pemerintah buruk pada tahap pra-krisis, maka kepercayaan publik terhadap virus tersebut juga rendah. Untuk meningkatkan awareness maka pemerintah menggunakan sumber yang paling kredibel dan tidak mungkin disangsikan keakuratannya.

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 selain menggelar konferensi pers harian juga menyelenggarakan ruang diskusi dalam format Bincang Publik. Isinya kolaborasi membahas topik dan isu penting seputar pandemi dan penanganannya oleh narasumber kredibel seperti ahli epidemiologi, anggota DPR RI, Guru Besar dan akademisi (Lawan Covid19 ID). Pemerintah juga harus berkomunikasi dengan empati, perhatian dan kasih sayang serta memberi pesan yang meningkatkan self-efficacy.

Beberapa strategi Seeger menekankan tentang penyampaian pesan, transparansi informasi dan pemenuhan kebutuhan akan informasi tidak hanya bagi publik tetapi juga media. Tentunya pemerintah harus memberikan akses yang baik untuk media Banyak strategi yang bisa diterapkan. Selain bergantung pada media massa atau pers, pemerintah bisa menggunakan medianya sendiri melalui teknologi internet untuk tetap bisa terhubung dengan publik.

Manajemen krisis yang efektif membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang tepat waktu antara lembaga pemerintah dengan pemangku kepentingan (Elbana et al. 2019), meski krisis bersifat dinamis dan kompleks yang memunculkan masalah lain seperti birokrasi, kendala kebijakan dan kekurangan sumber daya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu metode efektif untuk menghadapi tantangan tersebut (Reddy et al. 2009), misalnya melalui media sosial. Sifat media sosial yang terbuka dan partisipasi, menawarkan manfaat yang signifikan dalam menyampaikan komunikasi yang sinkron dan interaktif antara pemerintah dan warga.

Komunikasi pemerintah yang efektif kepada masyarakat juga menghasilkan kepercayaan (trust). Kepercayaan dalam hal ini bukan hanya kepercayaan dari masyarakat domestik, tetapi termasuk masyarakat internasional. Komunikasi pemerintahan sangat nyata diperlukan seperti dimasa darurat pandemi covid-19 ini. Komunikasi yang efektif oleh pemerintah merupakan salah satu strategi negara memenangkan perang melawan virus Covid-19.

Presiden Joko Widodoa pada suatu kesempatan menyampaikan bahwa  “Covid-19 akan berlangsung cukup lama. Dibutuhkan adaptasi dari manusia, living in harmony with the disaster”.

Pemahaman risiko dan dampak keparahan dari Covid-19 bagi masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi strategi komunikasi publik dalam penangan pandemi Covid-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan/trust yang berbasis pada ilmu pengetahuan/sains dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat dan memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Inpres (Keppres No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Covid-19) diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (Government Public Relations “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan berkualitas baik.

Pesan kebijakan pemerintahan sudah disampaikan oleh pimpinan pemerintahan, namun dalam prakteknya masih saja banyak pihak menganggap belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan komunikasi pemerintah alam menyampaikan pesan kebijakan terkait penangan dan pencegahan Covid-19.

Beberapa permasalahan terkait dengan komunikasi pemerintah dalam menyampaikan pesan kebijakan tersebut antara lain:

Pertama, pemahaman pemangku kepentingan, khususnya masyarakat tentang pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap sosial, politik ekonomi yang dapat menimbulkan merosotnya pendapatan dan ekonomi masyarakat dan terjadinya penurunan dan daya dukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Kedua, pemahaman dan harmonisasi antara pemerintah dan pemerintahan daerah, hubungan antara kementerian dan kelembagaan pelaksanaan berbagai kebijakan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Ketiga, pemahaman bahwa dampak dari komunikasi pemerintahan melalui sosialisasi kebijakan tentang penanganan dan pengendalian pandemi covid-19 apabila tidak berjalan dengan efektif maka akan menimbulkan keresahan sosial yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Keempat, pemahaman terhadap perlunya strategi komunikasi pemerintahan untuk membangun citra pemerintah yang positif, menggalang pendapat umum dan mobilisasi potensi stakeholder serta mendorong partisipasi stakeholder untuk bersama-sama pemerintah memenangkan pandemi covid-19 dan menjadikan momentum untuk negara, pemerintah, dunia usaha, civil soceity dan masyarakat untuk bangkit dan hidup kembali secara normal menuju kesejahteraan sosial yang semakin lebih baik.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membenahi dan melakukan revisi terhadap pedoman manajemen komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik di sisi lain memberikan himbauan juga harus memberikan edukasi terkait pencegahan penularan Covid-19 serta perlu penajaman terhadap konteks dan konten komunikasi pemerintahan khususnya komunikasi pemerintahan dalam menghadapi pandemic Covid-19. Jika komunikasi publik pemerintah efektif, maka masyarakat juga akan mengikuti imbauan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga proses penyebaran Covid-19 dapat berkurang.

Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga stabilitas negara, oleh karena itu pemerintah wajib mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan warga negara termasuk didalamnya Langkah-Langkah antisipatif dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non alam diawali dengan strategi mitigasi, strategi penanggulangan serta strategi penanganan pasca bencana.

Pemerintah wajib berperan aktif dalam memberikan informasi yang benar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga warga negara tidak terpengaruh terhadap isu maupun berita hoax yang dapat menimbulkan chaos.***

*Praktisi Ilmu Pemerintahan, tinggal di Kotabumi, Lampung Utara

 

  • Bagikan