Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Konflik Lahan: Akhirnya, BPN Bagikan Sertifikat Tanah kepada 55 Warga Desa...

Konflik Lahan: Akhirnya, BPN Bagikan Sertifikat Tanah kepada 55 Warga Desa Madukoro

470
BERBAGI
Llamri, warga Desa Madukoro, Kotabumu Utara, menunjukan sertifikat yang baru saja dibagikan.

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Perjuangan keras tanpa henti dari para pemilik ke-55 sertifikat lahan yang ‘ditahan’ oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuahkan hasil. Senin (10/8/2015), ke-55 sertifikat lahan itu akhirnya dibagikan kepada para pemiliknya di ruang paripurna DPRD Lampura sekitar pukul 10:00 WIB.

Prosesi penyerahan ke-55 sertifikat milik sejumlah warga Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara ini dibagikan secara simbolis oleh Ketua DPRD, Rahmat Hartono, dan Kepala BPN, Patrick A.A. Ekel dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampura, Hendry.

Menurut Patrick, adanya sanggahan dari pihak Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) yang membuat ke-55 sertifikat itu belum dapat dibagikan kepada para pemiliknya selama hampir 4 tahun. Ke-55 yang dibagikan ini, masih menurut Patrick, merupakan sisa dari 87 sertifikat yang disanggah oleh pihak Kimal. Sebanyak 32 sertifikat lahan lainnya telah lebih dulu dibagikan.

“Alhamdulillan, sisa ke-55 seritifkat ini dapat dibagikan berkat rekomendasi dari DPRD dan tim 9,” kata dia sebelum prosesi pembagian sertifikat.

Rahmat Hartono, Ketua DPRD Lampung Utara membagikan sertifikat lahan kepada Lamri, salah satu pemilik sertifikat, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung Utara,di Kotabumi, Senin (10/8/2015).

Keputusan untuk membagikan ke-55 sertifikat lahan itu berkat rekomendasi dari DPRD dan tim mediasi terkait sengketa lahan tersebut. Di mana rekomendasi itu untuk menindaklanjuti tuntutan warga Desa Madukoro yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD pada tanggal 30 Juli lalu. Adanya rekomendasi inilah yang membuatnya pihaknya ‘terpaksa’ membagikan ke-55 sertifikat tersebut mengingat berbagai mediasi yang telah dilakukan menemui jalan buntu.

“Masalah Ke-55 sertifikat ini akan diselesaikan melalui K4 (jalur hukum jika memang masih ada keluhan),” tegasnya.

Baca: Sengketa Lahan, Warga Madukoro Lampung Utara Mengadu ke DPRD Lampung

Di tempat yang sama, Ketua DPRD, Rahmat Hartono membenarkan bahwa pembagian ke-55 sertifikat ini untuk menindaklanjuti aspirasi warga pada bulan Juli lalu. Aspirasi itu meminta DPRD sebagai wakil rakyat untuk mendesak pihak BPN agar dapat segera membagikan sertifikat yang ‘tertahan’ di BPN.

“Tuntutan ini kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan antara pihak DPRD dan tim 9 bentukan Pemkab yang pada akhirnya menyepakati agar BPN memberikan sertifikat ke-55 buku itu kepada pemiliknya sebagai solusi yang terbaik. Terima kasih atas kerja semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses ini,” paparnya.

Baca: Berkali-kali Mediasi, Sengketa Lahan Permukiman AL Vs Warga Desa Madukoro Belum ada Titik Temu

Di lain sisi, Lamri, salah seorang satu penerima buku sertifikat mengatakan bahwa ia dan warga lainnya siap menghadapi tuntutan pihak Kimal bilamana pihak Kimal menempuh jalur hukum terkait sengketa lahan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Kami juga siap seandainya pihak Kimal menempuh jalur hukum,” tandas dia

Loading...