Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Konflik Tanah Warga Vs TNI AL, Proses Mediasi Berlangsung Panas

Konflik Tanah Warga Vs TNI AL, Proses Mediasi Berlangsung Panas

243
BERBAGI
Letkol Marinir Junaidi, Kepala Kimal, (Kakimal) (memegang microphone) menjelaskan klaim sengketa lahan antara pihaknya dan warga.

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Proses mediasi sengketa lahan antar warga Desa Banjar Wangi dan pihak Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) Lampung Utara yang dilakukan Pemkab, di Aula Siger, Selasa (27/5/2015) bak debat kusir tanpa menghasilkan solusi.

Masing – masing pihak mengklaim bahwa mereka yang p‎aling berhak menduduki lahan seluas 457 Hektar yang disengketakan berdasarkan data yang mereka miliki dan diyakini kebenarannya.

Alfian Yasin, salah satu perwakilan warga tetap ngotot bahwa ratusan hektar tanah yang diklaim oleh Pihak Kimal termasuk tanah ulayat atau tanah. Ratusan tanah hak ulayat tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati sekitar tahun 1999. “Sampai detik, yang pasti tanah itu milik kami karena  pemerintah belum ganti rugi,” tegas purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Letkol. tersebut

Begitu pun dengan Awaludin, perwakilan warga lainnya yang hadir dalam proses mediasi. Warga Desa Banjar Wangi ini menegaskan bahwa ratusan tanah yang mereka sengketakan itu adalah tanah hak ulayat. Di mana baik warga pribumi maupun pendatang yang memenuhi syarat diperkenankan untuk mengelola tanah tersebut.

Menurut Awaludin, silang sengkarut sengketa lahan ini bermula dari belum adanya ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pangan. Di mana pada tahun 1964 silam, PT. Pangan diberikan tanah sekitar 25 ribu Hektar lahan untuk kepentingan usahanya dengan kompensasi siap mengganti rugi lahan tersebut kepada warga. 457 lahan yang kini dipersengketakan warga tersebut termasuk ke dalam 25 ribu lahan dimaksud. Dalam perjalanannya, tanah seluas 25 ribu hektar itu diberikan kepada pihak TNI AL.

Dialog dalam mediasi kasus tanah antara TNI AL dengan warga yang difasilitasi Sekkab Lampung Utara, Samsir, Rabu (27/5/2015) berlangsung panas. Pihak yang berkonflik terlibat debat kusir.

“Sesuai dengan hasil musyawarah pangan dan dewan negeri abung, PT. Pangan diberikan tanah 25 ribu hektar. (Dalam perjalanannya), tanah itu diberikan kepada AL proyek produksi pangan AL,” paparnya.

Sementara,  Letkol Marinir Junaidi, Kepala Permukiman Angkatan Laut (Kakimal), mengatakan ratusan hektare tanah yang diklaim warga tersebut merupakan aset sah milik Permukiman Angkatan Laut (Kimal). Hal ini dibuktikan dengan sejumlah dasar hukum yang kuat di antaranya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada beberapa waktu yang lampau.

Diduga tak puas mendapat penjelasan seperti tersebut, Alfian Yasin memotong‎ penjelasan Letkol Marinir Junaidi.

Menurut Alfian, keputusan PTUN terkait hak kepemilikan ratusan tanah yang disengketakan itu hingga kini belum diterima oleh warga. Melihat penjelasannya atasannya dipotong begitu saja, sontak Wakimal, Mayor Adisucipto tersulut  emosinya.

“Bapak Letnan Kolonel, izinkan komandan,  saya bicara,” tegas dia dengan nada tinggi setelah beberapa kali peringatannya ‎tak dihiraukan Alfian.

Melihat tensi atau suhu proses mediasi mulai ‘memanas’, Sekretaris Kabupaten Samsir spontan mengambil alih proses mediasi agar tak terjadi persoalan baru di antara kedua belah pihak. ‎

“Saya mohon bapak – bapak bersabar karena persoalan ini tak selesai hari ini. Tim 9 (bentukan Pemkab) akan mengkaji dan menelaah perkara ini. Jadi, mohon kedua belah pihak siapkan seluruh data yang ada,” tutur Samsir mencairkan suasana.
Berita Terkait: Tanahnya Diserobot TNL AL, Warga Banjarwangi Mengadu Pemkab Lampung Utara

Loading...