Konservasi Harimau Sumatera tak Semulus Jalan Tol

  • Bagikan
Tomy Winata menyaksikan salah satu harimau Sumatera asal Aceh sebelum dilepasliarkan di hutan TNBBS.

TERASLAMPUNG.COM —Pagi itu tepuk tangan Menteri Kehutaan M.S. Kaban, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori, taipan Tomy Winata, dan para pengunjung seolah memecah keheningan pagi di hutan Tampang-Belimbing (Tambling), bagian paling ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Para pengunjung merasa surprise karena pagi itu, 27 Juli 2008, mereka menjadi saksi mata pelepasliaran harimau asal Aceh di habitat barunya, yaitu hutan TNBBS.

Pelepasliaran dua harimau sumatera—bernama Agam dan Pangeran– pagi itu menjadi tonggak baru konservasi harimau sumatera yang melibatkan pihak swasta. Taipan Tomy Winata, si penyandang dana, tidak hanya dielu-elukan Menteri M.S. Kaban, tetapi mendapat pujian banyak orang karena dinilai telah peduli dengan nasib harimau sumatera yang terancam punah.

div class="__mango" data-placement="5690">

Tomy kabarnya mengeluarkan dana Rp 1,5 miliar melalui PT Adhiniaga Kreasi Nusa (AKN) dan Program Artha Graha Peduli untuk memboyong lima harimau yang sudah memangsa warga Aceh itu ke Lampung. Dari Aceh, pada 26 Juni 2008, kelima harimau itu diangkut dengan pesawat Hercules milik TNI menuju Bandar Udara Radin Intan, Lampung.

Pengangkutan dari Bandara Radin Inten II menuju Tambling dilakukan dengan pesawat Casa. Setelah sekitar sebulan dirawat di Rescue Center Sumatera Tiger di kompleks Tambling Nature Wildlife Conservation (TNWC) selama sebulan, pada 27 Juli 2008 dua di antara lima harimau itu dilepasliarkan di Tambling.

“Saya tidak memperhitungkan untung-rugi dalam program ini. Tiap bulan saya harus mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk pusat konservasi harimau ini. Namun bagi saya itu tidak masalah, karena saya memang hobi dan sayang harimau,” kata Tomy Winata kepada The Jakarta Post dan beberapa wartawan lain, sesaat setelah pelepasliaran harimau sumatera tahap pertama itu.

Lima harimau asal Aceh Selatan itu dibawa ke Tambling setelah sekitar tujuh bulan di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Selama di BKSDA mereka dikurung. Kondisi ini tidak memenuhi standar kebebasan bagi harimau.

 

”Jadi, tentu kami berterima kasih kepada Pak Tomy yang sudah membantu pemerintah melakukan relokasi,” kata Tony Sumampauw, kepala Taman Safari Indonesia yang juga bertindak sebagai ketua tim relokasi harimau dari Aceh ke Lampung.

Selain menjadi habitat harimaua Sumatera (Panthera tigris sumatrae), TNBBS wilayah Tambling dijadikan tempat pelepasliaran harimau sumatera karena hutan di kawasan itu dinilai masih relatif lebih baik dibanding kawasan lain di Sumatera. Di Tambling juga masih banyak satwa yang menjadi makanan harimau, seperti rusa, babi hutan, ayam hutan, itik hutan, dan kerbau liar.

Tomy Winata memang mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemeritah karena berjasa ”menyelamatkan” harimau sumatera. Namun, upaya konservasi itu tidak berjalan mulus. Masih banyak persoalan yang hingga hari ini belum ada solusinya. Antara lain: penolakan keras dari masyarakat adat dan NGO lingkungan, status PT AKN sebagai lembaga konservasi yang masih diragukan kapasitasnya, dan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan setelah kawasan Tambling dijadikan tempat konservasi harimau sumatera.

“Apakah TNWC sudah lengkap persyaratannya untuk menjadi pelaksana konservasi? Bagaimana dengan perizinannya? Dulu hak kelola TNWC hanya 100-an hektare, sekarang menjadi 45 ribu hektare.Itu artinya sudah seperdelapan dari luas TNBBS (360 ribu hektare). Mengelola lahan seluas itu, apalagi untuk konservasi harimau, tentu bukan hal mudah,” kata manajer wilayah Sumatera Walhi, Mukri Friatna.

Penolakan keras masyarakat adat disebabkan belum tuntasnya kesepakatan antara masyarakat adat Belimbing dengan perusahaan milik Tomy. Masyarakat Dusun Way Haru, Desa Pangekahan, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Lampung Barat yang selama ratusan tahun sudah menghuni kawasan itu mengaku bahwa pelepasliaran harimau di kawasan itu mengancam kehidupan mereka.

Awalnya sempat ada kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda Lampung Barat. Sebagian masyarakat Way Haru bersedia direlokasi ke wilayah lain asal mendapatkan ganti rugi. Namun, kesepakatan itu batal karena tempat relokasi warga ternyata adalah sebuah desa yang dikenal sebagai daerah perambahan hutan.

 

”Nenek moyang kami sudah tinggal di dalam Tambling jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Makanya, pemerintah Indonesia menetapkan desa kami sebagai desa enclave (kawasan desa di dalam hutan yang diakui sah oleh pemerintah). Kami bukan perambah. Kami sudah terbiasa hidup dengan alam, termasuk dengan harimau,” kata Khusairi Raja Muda, 37, tokoh masyarakat Desa Pengekahan yang dianggap sebagai raja muda atau kepala suku Belimbing.

Pusat rehabilitasi harimau milik Tomy Winata di Tambling TNBBS

Khusairi mengaku sehari setelah harimau Agam dan Pangeran dilepasliarkan, penduduk Pengekahan dilanda kecemasan. Penduduk tidak berani mengolah kebun hingga sore hari karena takut diterkam harimau.

”Selama beberapa bulan kami dicekam kecemasan. Apalagi ketika salah satu harimau yang dilepaskan itu masuk kampung dan tidur di depan sekolahan dan banyak ternak ayam dan kambing kami dimakan harimau,” kata Khusairi.

Selain harimau bernama Agam dan Pangeran, di kawasan yang berbatasan dengan perkampungan itu juga ada tiga harimau sumatera lagi yang dilepasliarkan. Yaitu harimau betina asal Jambi bernama Salma (5 tahun) dan dua harimau asal Aceh bernama Buyung (7 tahun) dan Panti (5 tahun).

Salma dilepasliarkan pada 12 Juli 2009, sementara Buyung dan Panti pada 27 Januari 2010. Kehadiran harimau-harimau baru penghuni Tambling itu makin membuat warga merasa terancam. Padahal, nasib relokasi mereka sampai sekarang belum jelas.

Khusairi Raja Muda menegaskan akan tetap mempertahankan kawasan Pangekahan meskipun dipaksa untuk meninggalkan daerah itu. Menurut Khusaeri, dari 164 kepala keluarga warga Dusu Way Haru, 50 persennya adalah masyarakat adat Belimbing, sementara sisanya adalah warga pendatang dari etnis Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dan Batak.

“Bagi masyarakat adat Belimbing, pindah bukanlah solusi. Kami masih berpegang teguh pada adat dan tidak mau keluar dari Pangekahan. Kami akan menolak meskipun ditawari akan diberi lahan perkebunan seluas 1,5 ha dan uang Rp7,5 juta/kepala keluarga.Sejak ratusan tahun lalu nenek moyang kami sudah biasa bergaul dengan harimau dan satwa liar lainnya. Kami juga peduli dengan masa depan harimau sumatera karena mereka juga sahabat kami,” kata Khusairi.

  • Bagikan