Beranda Views Kopi Pagi Kontroversi-Kontroversi Jokowi (2)

Kontroversi-Kontroversi Jokowi (2)

172
BERBAGI

Maju tak gentar, memperjuangkan yang lebih besar

Oleh Nusa Putra
Inilah pemilihan gubernur
terpanas yang sungguh melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Jokowi dikeroyok
oleh koalisi besar partai politik yang mendukung lawannya. Para pemilih secara
langsung dan terbuka menunjukkan siapa yang mereka dukung.
Sebenarnya para pemilih tidak mendapatkan informasi
tentang program masing-masing calon secara rinci, jelas dan gamblang. Bisa
jadi, para pemilih juga tidak perduli dengan program unggulan masing-masing
calon. Program Jokowi yang mungkin diingat oleh banyak calon pemilih adalah
kartu Jakarta pintar dan kartu Jakarta sehat. Itupun tidak pernah jelas apa,
mengapa dan bagaimana tentang kedua kartu itu.
Isu yang mengemuka justru isu-isu SARA, dan penghujatan
yang terutama ditujukan pada Jokowi-Ahok. Sampai-sampai ayat-ayat kitab suci
digunakan untuk menyerang. Namun, hasil akhirnya Jokowi-Ahok menang. Paling
tidak bisa disimpulkan, isu SARA tidak efektif untuk menggayang lawan politik,
cara-cara kasar melalui fitnah dan kampanye hitam juga tidak mempan
menghancurkan lawan politik. Sungguh pemilihan Gubernur DKI Jakarta memberi
banyak pelajaran. Tentu saja bagi mereka yang menggunakan nurani dan nalar.
Jokowi akhirnya jadi Gubernur DKI Jakarta. Ia berhasil
memperjuangkan yang lebih besar. Dari walikota ke gubernur. Tentu saja dengan
sejumlah kontroversi yang menjadi bagian penting dalam prosesnya. Paling kurang
ada pemilih yang memilihnya jadi Walikota Solo untuk kedua kali mengungkapkan
kekecewaan padanya.
Jokowi memimpin Jakarta dengan cara yang khas. Ia rajin
blusukan. Menyambangi banyak tempat yang sebelumnya mungkin lurah pun tak
pernah datangi. Ia menyusuri jalan-jalan sempit di sekitar Kali Ciliwung yang
langganan banjir. Ia mau memindahkan para penghuni dari situ. Untuk membuat
hidup mereka semakin baik sekaligus mengatasi banjir. Pastilah para penghuni
pro kontra. Kehadirannya berulang-ulang ternyata berhasil membuat sebagian
besar penduduk setuju untuk pindah ke rumah susun.
Banyak tanah negara yang ditempati penduduk liar di
Jakarta. Gubernur telah berkali-kali berganti, tak seorang pun yang berhasil
mengosongkannya dan memanfaatkannya untuk kepentingan publik. Jika pun berhasil
mengosongkan tempat itu, pasti dengan kekerasan yang menimbulkan protes dan
gejolak.
Jokowi mengubah cara dengan mendatangi mereka. Mengajak
mereka makan siang. Ia datang berkali-kali. Pada umumnya mayoritas penghuni
sepakat pindah ke rumah susun. Bendungan Pluit bisa dikembalikan menjadi
bendungan karena penghuninya berhasil didekati dengan cara ini. Pendekatan
kemanusiaan ini berhasil digunakan membangun Solo. Tampaknya juga berhasil di
Jakarta. Pendekatan ini memang tidak biasa digunakan sebelumnya oleh para
pejabat yang menjadi pemimpin daerah.
Jokowi melakukan lelang jabatan. Pastilah tindakan ini
memunculkan pro kontra. Sebab selama ini tidak pernah dilakukan. Ada maksud
baik yang melandasinya. Paling kurang membuka kesempatan bagi yang terbaik
untuk ikut serta mengisi jabatan itu. Jabatan dan proses untuk memdapatkannya
menjadi terbuka. Dengan demikian jabatan tidak lagi menjadi komoditi transaksi
yang membutuhkan biaya tinggi dan menjadi pemicu korupsi.
Jokowi melantik walikota dekat dengan tempat pembuangan
sampah. Ia dituduh terlalu asyik dengan pencitraan oleh sejumlah orang. Ia
terlihat tidak perduli. Alasannya adalah agar pejabat sejak dilantik paham
masalah di tempatnya bertugas. Kita tidak pernah tahu, apakah cara seperti ini
efektif membangun kesadaran sang kepala daerah yang dilantik dan dapat
memengaruhinya secara positif saat memimpin daerah itu.
Saat baru jadi Gubernur Jakarta, ada bagian pembatas kali
yang jebol. Akibatnya Jl. Sudirman, Bundaran HI, dan Jl. Thamrin banjir. Ia
pimpin sendiri perbaikannya. Sejumlah orang memuji, namun yang mencemooh juga
ada. Kesannya Jokowi mau tunjukkan kepada publik secara terbuka bahwa dialah
penentu dan yang bisa selesaikan masalah.
Mereka yang mengecam menyatakan Jokowi tidak membangun
sistem, tetapi terlalu menonjolkan peran pribadi. Pastilah tidak sedikit yang
membela Jokowi. Maknanya, Jokowi tetap kontrovers, orang yang terus menerus
membuat dan berada dalam kontroversi.
Sikap Jokowi yang bertindak langsung dan suka blusukan
memang telah menimbulkan perdebatan. Tidak sedikit yang menuduh tindakan itu
hanya pencitraan. Tidak dapat menyelesaikan masalah secara sistematis dan
terukur.
Rasanya, pendapat itu tidak salah. Jika seorang pemimpin
sekaliber walikota atau gubernur melakukan tindakan langsung dan blusukan
sebagai kegiatan tunggal yang bukan merupakan bagian dari sebuah sistem, bisa
dipastikan itu hanya pencitraan dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena
sifatnya instan. Mana ada masalah sosial yang bisa diselesaikan secara instan.
Namun, bila blusukan dan tindakan langsung merupakan
bagian integral dari sebuah sistem yang sistemik, terencana dan terukur, bisa
diharapkan akan menjadi cara yang sangat bermakna untuk mendorong perubahan dan
penyelesaian masalah.
Sebagai bagian dari sistem, blusukan dimanfaatkan untuk
mencari masukan langsung dari pemangku kepentingan dan bagian dari mekanisme
kontrol langsung terhadap program untuk memastikan ketepatan dan kelancarannya.
Tetapi kita tidak pernah tahu, apakah tindakan langsung dan blusukan Jokowi
merupakan bagian dari sistem, atau merupakan tindakan yang berdiri sendiri.
Kondisi inilah yang menyebabkan blusukan dan tindakan langsung menimbulkan pro
kontra.
Tampaknya Jokowi dengan sengaja menciptakan dan
membiasakan blusukan dan tindakan langsung sebagai sebuah cara untuk melawan
kebiasaan dan tradisi asal bapak senang (ABS) yang selama ini berkembang dalam
birokrasi. Kehadiran langsung melalui blusukan memang dapat memutus rantai
birokrasi yang terkadang berbelit-belit. Dengan demikian pemimpin bisa bertatap
muka langsung dengan rakyat dan mendengarkan aspirasi, keluhan dan masalahnya.
Sehingga tindakan cepat bisa diambil untuk memyelesaikan masalah.
Tetapi, kita sepenuhnya sadar dan tahu bahwa permasalahan
yang dialami mayarakat sangat banyak, pastilah tidak mungkin semuanya bisa
diselesaikan dengan blusukan dan tindakan langsung. Untuk itu membangun sistem
yang transparan dan efektif dan menjadikan blusukan serta tindakan langsung
sebagai bagiannya akan lebih bermanfaat.
Dalam konteks ini kita bisa bertanya, apa perbedaan
blusukan gaya Jokowi dengan turba (turun ke bawah) model orde baru? Mana yang
lebih efektif?
Ambillah contoh penanganan
masalah Tanah Abang. Entah berapa periode gubernur, Tanah Abang tetap semrawut,
macet parah, jorok dan dikuasai berbagai kelompok preman. Jokowi berulang
berkunjung ke sana, membuat sejumlah kesepakatan, Tanah Abang sungguh berubah,
tanpa keributan yang berarti. Namun, solusi itu tak berumur panjang. Karena
penyelesaiannya tidak tuntas, serta bagian birokrasi yang bertanggung jawab
untuk menuntaskan masalahnya ternyata tidak banyak berubah, dan bekerja dengan
cara dan kebiasaan lama.
Penyelesaian masalah Tanah Abang dan masalah lain di
Jakarta merupakan potret kinerja Jokowi. Ia memang telah memulai tradisi baru.
Ia telah memulai langkah awal untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi
sangat disayangkan, semuanya ia tinggalkan karena ada kesempatan untuk menjadi
yang lebih besar. Jokowi seperti lupa pada janji-janji kampanyenya. Semua ini
menegaskan bahwa
JOKOWI ADALAH KONTROVERSI.

Loading...