Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kontroversi Lelang Jabatan, Calon Sekda Lampura Ditentukan oleh Menteri

Kontroversi Lelang Jabatan, Calon Sekda Lampura Ditentukan oleh Menteri

298
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Untuk kali pertama di Indonesia, nasib jabatan Sekretaris Daerah Lampung Utara ditentukan oleh Menteri. Alasannya, pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak berani mengambil keputusan seputar hasil lelang jabatan Sekda yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Utara baru – baru ini.

“Masih belum tahu hasilnya karena pihak KASN masih menunggu keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB)” tutur ‎Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan SDM, Hendri Dunant, Selasa (26/5/2020).

Hendri Dunant menyampaikan, alasan pihak KASN meminta arahan dari pihak Menpan dan RB ini karea  mereka tidak ingin salah dalam mengambil kebijakan. Hal ini dikarenakan apa yang terjadi di Lampung Utara baru pertama kali di Indonesia.

“Ya, kejadian seperti ini baru pertama kali di Indonesia,” kata dia.

Hendri  mengatakan pihaknya akan kembali menyurati pihak KASN untuk mempertanyakan bagaimana keputusan mereka mengenai hasil lelang jabatan Sekda ini. ‎Surat ini akan mereka kirimkan pada Jumat pekan ini (29/5/2020).

“Jumat ini akan k‎ami kirimkan surat lagi ke KASN untuk mempertanyakan mengenai persoalan ini seperti yang disampaikan dalam surat pertama,” jelasnya.

Diketahui sejak dibuka hingga pengumuman terakhir, seleksi terbuka sebelas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama khususnya jabatan Sekretaris Daerah selalu menuai kontroversi. Mulai dari proses pemeringkatan hingga hasil uji kompetensi.

Kontroversi seleksi terbuka ini mencapai klimaksnya saat ‎pihak Panitia Seleksi JPTP hanya meloloskan dua peserta (Lekok dan Dina) dalam hasil uji kompetensi jabatan Sekda. Pansel beralasan hanya dua calon ini saja yang dapat melampaui batas minimal nilai dalam uji kompetensi.

Sayangnya, belum ada peraturan yang ‘memperbolehkan’ hanya dua calon Sekda untuk diproses ke tahapan selanjutnya. Surat edaran Menpan dan RB yang dikabarkan menjadi tameng sepertinya tidak cukup kuat untuk mensahihkan keputusan ini.

Dalam ‎hasil uji kompetensi ini dituangkan dalam pengumuman dengan nomor : 800/20/PANSEL JPT-LU/2020 tertanggal 16 Mei, Lekok memperoleh nilai 68,65 poin diikuti oleh Dina Prawitarini dengan nilai ‎61,16.

Loading...