Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Kontroversi Perbup Tambahan Penghasilan, Ini Kata Pemkab Lampura

Kontroversi Perbup Tambahan Penghasilan, Ini Kata Pemkab Lampura

606
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Iwan Kurniawan S, berdalih ‎peraturan bupati terkait kenaikan tambahan penghasilan para pejabat yang baru untuk memperbaiki peraturan bupati (Perbup) sebelumnya.

Sebelumnya, terdapat dua perbup berbeda yang mengatur tentang kenaikan tambahan penghasilan para pejabat sehingga menimbulkan ‘kecemburuan’ antarpejabat.

‎”Perbup itu dibuat untuk memperbaiki Perbup sebelumnya tentang tambahan penghasilan pegawai,” jelas Iwan, Selasa (8/9/2020).

‎Sebelum perbup ini lahir yang belakangan diketahui ternyata tidak sesuai dengan arahan pihak Kementerian Dalam Negeri, tambahan penghasilan pegawai diatur dalam dua perbup berbeda. Dua perbup ini dibuat di pemerintahan sebelumnya.

Tambahan penghasilan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Inspektorat, dan Bappeda diatur dalam perbup nomor 10 tahun 2020, sedangkan pejabat di luar ketiga instansi itu diatur dalam Perbup nomor 4 tahun 2020.

“Masa tambahan penghasilan kabid di suatu dinas sama atau lebih dari kepala dinas,” kata dia tanpa mau menyebutkan‎ nama dinas itu.

Saat ditanya era pemerintahan sebelumnya mana yang dimaksudnya tersebut karena pemimpin saat ini masih satu paket dengan pemimpin sebelumnya, Iwan berkelit. Menurutnya, bukan pemimpinnya saat ini melainkan pejabat sebelumnya.

“Bukan beliau, tapi pejabat sebelumnya yang saya maksud. Perbup yang baru memang belum masuk lembaran daerah,” kata dia.

Alih – alih konsisten dengan kebijakannya terkait defisit anggaran, ‎Pemkab Lampung Utara malah menaikkan tambahan penghasilan PNS terhitung sejak September ini. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara pada 27 Agustus lalu.

Kenaikan tambahan penghasilan PNS ini diduga kuat melabrak aturan dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan pagu anggaran untuk kenaikan tambahan itu melampaui pagu anggaran tahun sebelumnya.

Belakangan ‎kenaikan tambahan penghasilan dinyatakan belum berlaku oleh Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Lekok. Ia beralasan bahwa peraturan bupati yang telah ditandatangani itu belum berlaku karena belum dimasukkan ke dalam lembaran daerah. Peraturan bupati yang ada itu sifatnya hanya tata cara penghitungan besaran tambahan penghasilan saja.

“‎Kalau peraturan bupatinya benar, (tapi) itu hanya tata cara penghitungan (besaran tambahan penghasilan dan bukannya besaran yang akan didapat),” kata dia.

Apa yang disampaikan oleh Lekok ini terbantah dengan sendirinya oleh fakta yang ditemukan di lapangan. ‎Ternyata keputusan tentang kenaikan yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Budi Utomo itu telah diedarkan ke pelbagai satuan kerja yang ada. Artinya, keputusan tentang kenaikan ini memang telah sah dan akan diberlakukan sejak bulan ini.

‎”Masih ada perubahan karena ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang perhitungannya salah. (Jadi, Perbup itu) Belum berlaku,”katanya.

Loading...