Beranda Hukum Korban Desak Presiden Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Talangsari

Korban Desak Presiden Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Talangsari

274
BERBAGI
Mbah Parmo (kiri) dan Mbah Azwar Khaili (kanan)
TERASLAMPUNG.COM —Para korban tragedi Talangsari, Lampung Timur, pada Februari 1989 lalu, mendesak Presiden Joko Widodo dan Komnas HAM menyelesaikan kasus tragedi Talangsari.

Menurut mereka, pernyataan Letjen (Purn) Hendro Priyono, mantan Komandan Komando Resort Militer (Korem) Garuda Hitam Lampung  yang mengatakan bahwa ratusan warga Talangsari yang mati pada 7 Februari 1989 adalah karena bunuh diri bisa dijadikan pintu masuk bagi pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Talangsari.

“Kalau benar Hendro Priyono mengatakan bahwa ratusan penduduk Talangsari itu bunuh diri, pertanyaan saya adalah apakah Hendro Priyono mengatakan hal itu sedang sakit
atau dalam keadaan sehat? Saya kira dia perlu diperiksakan ke dokter,” kata Azwar Khaili, 76, salah satu korban dalam Tragedi Talangsari yang terjadi pada 7 Februari 1989, dalam konferensi pers di kantor Aliansi Jurnalis Independependen Bandarlampung, Kamis (6/11/2014).

Azwar menegaskan, ratusan warga Talangsari yang meninggal dalam peristiwa penyerbuan di lokasi pengajian Jamaah Warsidi pada 7 Februari 1989 adalah karena ditembak tentara., bukan karena bunuh diri.“Mereka mati ditembak atau mati karena gubug-gubuk di kompleks pengajian Warsidi dibakar. Kalau warga itu mati bunuh diri, kenapa tentara harus bersusah-susah meminta warga sekitar memindahkan mayat dari kuburannya ke dalam truk untuk dibawa pergi?” ujar Azwar Khaili.

Menurut Khaili, beberapa saat setelah tragedi terjadi dan para korban dimakamkan di Dsun Talangsari terjadi hujan deras. Karena lubang untuk menggali mayat-mayat  tersebut tidak dalam, maka mayat-mayat tersebut menyembul keluar, sehingga para tentara dibantu warga sekitar memindahkan mayat-mayat ke dalam truk.

“Mayat-mayat itu kemudian dibawa dengan truk, entah ke mana. Sampai sekarang tidak pernah terungkap,” kata Azwar Khaili.

Azar Khaili mengaku dirinya sebenarnya bukan anggota jamaah Warsidi tetapi menjadisasaran tentara ketika peristiwa Talangsari terjadi. Selain dua rumahnya dibakar, sebuah toko miliknya juga dibakar oleh tentara.

“Anak saya yang bernama Warsito, 11 tahun, sampai sekarang tidak pernah kembali. Ada warga yang melihat anak saya naik ke pohon ketika terjadi huru-hara. Ia lalu ditembak tangannya oleh tentara. Setelah jatuh, anak saya dimasukkan ke dalam rumah dan rumah itu kemudian dibakar,” kata Azwar.

Menurut Azwar Khaili, setelah tragedi Talangsari terjadi dirinya dan warga Talangsari yang masih hidup ditahan di Korem Garuda Hitam di Bandarlampung selama beberapa bulan.

Tragedi Talangsari atau kasus Warsidi terjadi  pada 7 Februari 1989 di Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Kecamatan Rajabasa Lama, Kabupaten Lampung Tengah (sekarang masuk Kabupaten Lampung Timur).

Sekitar  satu batalyon TNI dari Korem Garuda Hitam Lampung  menyerbu perkampungan Cihedeung, Desa Talangsari, Lampung Tengah. Penyerbuan yang dilakukan selepas subuh dari tiga arah itu mengakibatkan ratusan anggota jamaah pengajian yang dipimpin Warsidi tewas.

Penyerbuan terhadap perkampungan jamaah Warsidi dilakukan karena sehari sebelumnya seorang anggota TNI—Danramil Way Jepara Kapten Sutiman—tewas di kompleks pegajian tersebut. Sutiman tewas karena terkena panah beracun pada dada kanan dan kirinya serta bacokan golok.

TNI dan aparat pemerintah kecamatan ketika itu menilai pengajian itu dianggap akan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Warsidi sendiri memang merupakan salah seroang anak buah Abdullah Sungkar, tokoh NII yang pernah melarikan diri ke Malaysia.

Berdasarkan hasil investigasi Komiite Solidaritas Masyarakat Lampung (Komite Smalam), dan Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), tragedi Talangsari menewaskan setidaknya 130 orang. Sedangkan menurut versi Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) ada 246 korban tewas dan hilang dalam tragesi 7 Februari 1989 itu.

Komnas HAM sejak beberapa tahun lalu sudah berusaha melakukan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kasus Talangsari. Antara lain dengan menerjunkan tim pencari fakta dengan mewawancarai para koban yang masih hidup dan para mantan pejabat sipil dan militer. Namun, sampai sekarang penuntasan kasus Talangsari terhenti di Kejaksaan Agung.

Oyos Saroso H.N.

Loading...