Beranda Views Kopi Pagi Koridor Ekonomi Sumatera dan Forum “Ecek-Ecek” Gubernur Se-Sumatera

Koridor Ekonomi Sumatera dan Forum “Ecek-Ecek” Gubernur Se-Sumatera

141
BERBAGI

Budi Hutasuhut

budi hatees2Saya ingat Forum Gubernur Sumatera beberapa tahun lalu di Provinsi Lampung. Saya juga ingat semangat para Gubernur se-Sumatra yang tak jadi hadiri pada forum serupa tahun 2015 lalu di Banda Aceh.

Saya ada di tempat terakhir itu, dan kebetulan sedang minum kopi di salah satu sudut kota itu. Pada detik terakhir, sebelum acara di Aceh itu digelar, sembilan gubernur di Sumatera tak hadir karena ada Rakorwas Gubernur se Indonesia di Istana Negara.

Ketika itu saya berpikir, apakah Forum Gubernur Se-Sumatera ini “tidak diketahui” pemerintah pusat, sehingga Presiden menggelar Rakorwas Gubernur se-Indonesia pada saat Gubernur se-Sumatera menggelar Forum Gubernur Se-Sumatera?

Yang jelas, rasa kopi hari itu sangat nikmat. Semakin nikmat ketika hasil forum yang pernah digelar di Lampung, pada zaman Gubernur Sjachroeddin ZP, itu masih melekat dalam ingatan saya. Terutama soal ketersambungan perencanaan pembangunan di Pulau Sumatera, konektivitas antarprovinsi di pulau yang dikenal dengan nama Andalas ini.

Masih lekat isu ketersambungan itu sampai sekarang seperti Jembatan Selat Sunda, jaringan listrik interkontinental, penerbangan (yang kemudian para gubernur se-Sumatra sepakat membangun maskapai), jaringan kereta api Sumatera, jaringan transportasi dan lain sebagainya. Semuanya terkoneksi antaraprovinsi.

Semua isu itu, setelah bertahun-tahun Forum Gubernur se-Sumatera, nyaris tak satu pun muncul di hadapan kita. Ada memang yang terdengar “akbar”, yakni pembangunan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Pembangunannya tertunda-tunda. Pasalnya, masih banyak problem yang mesti diselesaikan, dan bukan sekadar perkara ganti-rugi tanah rakyat. Ada hal paling besar soal proyek Jalan Tol Trans Sumatera, yakni investasi itu dinilai tak akan memberi keuntungan bagi pengelola jalan tol. Pasalnya, tingkat mobilitas kendaraan yang akan melintasi jalan tol Sumatera sangat rendah. Beda dengan jalan tol di Pulau Jawa, jalan tol di Pulau Sumatera hanya akan ramai pada musim-musim tertentu.

Banyak agenda Forum Gubernur Se-Sumatera yang hanya menarik sebagai berita, tapi tidak menarik sebagai masa depan. Di dalam forum itu, yang dinamai dengan istilah-instilah luar biasa macam pertemuan bilateral dan lain sebagainya, tak ada yang menguntungkan rakyat.
Tapi, forum ini perlu bagi Lampung, karena ini menjadi momentum untuk mengumpulkan orang Lampung di panggung nasional. Bagi Gubernur Lampung, forum ini sangat penting. Penting, karena orang lain mengasumsikan penting, terurtama karena Lampung menjadi pintu gerbang Sumatera.

Maka, tak heran bila yang datang dari pusat adalah orang-orang Lampung seperti Sekjen Depdagri RI Ruswandi A Tumenggung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung M Ridho Fichardo, dan para intelijen kelahiran Lampung yang menyaru sebagai utusan pusat.
Tetapi, sesungguhnya, forum Gubernur se-Sumatra ini lebih pas forum ecek-ecek.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sebuah forum, melainkan langkah konkret. Kalau soal konektivitas provinsi se-Sumatra, bukankan sudah ada konsep Koridor Ekonomi Sumatera. Perlu penguatan simpul Koridor Ekonomi Sumatera, yang ditandai dengan pembenahan sekian banyak orde (peraturan perundang-undangan)? Simpul Koridor Ekonomi Sumatera  memberi peluang besar bagi provinsi se-Sumatra untuk mengelola provinsinya sendiri.

Ada banyak persoalan di Sumatra seperti: pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi (share 20 persen dari PDRB koridor) yang sangat rendah dengan cadangan yang semakin menipis, investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, Infrastruktur dasar yang kurang memadai untuk pengembangan industri, antara lain jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien serta kurangnya tenaga listrik yang dapat mendukung industri.

Artinya, kalaupun forum Guibernur Sumatera ini masih perlu, yang harus dilakukan para gubernur se -Sumatra hanya menuntut lebih banyak dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI). Lembaga ini dibentuk Presiden Republik Indonesia pada 20 Mei 2011 untuk melakukan koordinasi pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025(MP3EI).

Tugas-tugas KP3EI: Pertama, melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI; Kedua,  melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan Ketiga, menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden membentuk Tim Kerja Koridor Ekonomi Sumatera.

Saya ingat rasa kopi, dan lidah saya lebih cocok dengan kopi Sumatera. Lidah dunia juga cocok dengan kopi Sumatra, tapi yang punya nama atas kopi bukanlah daerah-daerah Sumatra.***