Beranda Hukum Korupsi Korupsi Bansos Covid-19, Menteri Sosial Juliari Batubara Ditahan di Pomdam Guntur

Korupsi Bansos Covid-19, Menteri Sosial Juliari Batubara Ditahan di Pomdam Guntur

565
BERBAGI
Juliari Batubara dan Adi Wahyono mengenakan baju tahanan KPK saat Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait korupsi bansos Covid-19, Minggu petang (6/12/2020). Foto: kana;l Youtube KPK
Juliari Batubara dan Adi Wahyono mengenakan baju tahanan KPK saat Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait korupsi bansos Covid-19, Minggu petang (6/12/2020). Foto: kana;l Youtube KPK

TERASLAMPUNG.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai Minggu sore (6/12/2020) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK juga menahan anak buah Juliari, Adi Wahyono. Juliari dan Adi ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dana bantuan sosial alias bansos Covid-19 pada hari ini, 6 Desember 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Juliari dan Adi akan ditahan di lokasi yang berbeda. Juliari akan ditahan di  Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan  Adi di Markas Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

“Untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 6 Desember hingga 25 Desember 2020,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jakarta Selatan, pada Ahad, 6 Desember 2020.

Sebelum menempati ruang tahanan, Juliari dan Adi akan menjalani isolasi mandiri selama dua pekan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 ini berawal ketika Menteri Sosial Juliari Batubara menunjuk dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dalam pelaksanaan proyek ini dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

“Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS,” ucap Firli Bahuri.

Untuk setiap paket bansos Covid-19, disepakati bahwa fee yang diterima Matheus dan Adi sebesar Rp 10 ribu dari nilai Rp 300 ribu.

Matheus dan Adi kemudian membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan penyediaan bansos pada Mei-November 2020. Rekanan yang dipilih adalah AIM, HS, dan PT Rajawali Parama Indonesia alias PT RPI yang diduga milik MJS.

“Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW,” Ketua KPK Firli.

Pada pendistribusian bansos tahap pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar. MJS memberikan sekitar Rp 8,2 miliar secara tunai kepada Juliari melalui AW.

Kemudian penyaluran bansos tahap kedua terkumpul uang fee sekitar Rp 8,8 miliar dari Oktober-Desember 2020. Dua aliran dana ini diduga untuk membiayai keperluan pribadi Juliari Batubara.