Beranda News Liputan Khusus Korupsi BOS dan Sekolah Mahal

Korupsi BOS dan Sekolah Mahal

595
BERBAGI

Oleh Ade Irawan*

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak awal tidak diarahkan untuk mewujudkan pendidikan dasar berkualitas dan gratis seperti amanat konstitusi. Program tersebutmuncul berawal dari kegagalan Kementrian Pendidikan meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2005 sebesar Rp. 4,13 triliun sebagai beasiswa bagi 9,69 juta peserta didik yang ‘diduga’ miskin.

Tidak adanya niat serius pemerintah menjalankan amanat konstitusi tergambar dengan jelas dari mekanisme penentuan alokasi dana BOS. Cara menghitung kebutuhan dana dibuat terbalik. Pemerintah tidak memulai dengan menghitung kebutuhan riil untuk merealisasikan pendidikan dasar gratis. Tapi merekayasa dana kompensasi kenaikan harga BBM seolah-olah bisa mencukupi kebutuhan sekolah.

Berbagai penelitian menunjukan bahwa kebutuhan faktual sekolah untuk merealisasikan pendidikan dasar gratis pada tingkat SD sebesar Rp. 1,8 juta/murid/ tahun dan SMP sebesar Rp. 2,7 juta/murid/tahun. Sedangkan anggaran yang disediakan pemerintah tidak sampai menutup satu pertiga dari total kebutuhan sekolah.

Memang dana BOS beberapa mengalami kenaikan.  Pada tahun 2005 hanya Rp. 235.000/murid dan SMP Rp324.500/murid. Bertambah menjadi Rp580 ribu per siswa pertahun untuk SD dan  Rp. 710 ribu per siswa per tahun untuk SMA. Tapi tetap saja tambahan dana secara bertahap tersebut juga belum mampu menutup kebutuhan sekolah untuk menyediakan pelayanan gratis.

Apalagi mekanisme penggunaan dana yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dalam petunjuk pelaksaan BOS sangat kaku serta kerap bertolak belakang dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sekolah. Masalah  lain, walau alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, tapi masih tetap dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan.

Korupsi Dana BOS

Secara umum, lokasi korupsi BOS terjadi pada tingkat sekolah dan tingkat Dinas Pendidikan (kecamatan maupun kabupaten/kota). Aktor, modus, dan jumlah uang yang dikorupsi di masing-masing lokasi berbeda. Selama ini jika terjadi korupsi di sekolah, termasuk korupsi dana BOS, guru pertama kali yang akan disalahkan. Beragam  uang yang dipungut kepada orang tua diyakini berujung ke kantong korps “Oemar Bakri” tersebut. Karena itu, upaya untuk melawan korupsi di sekolah tidak
menyentuh akar masalah karena hanya difokuskan pada guru.

Padahal, prakiek korupsi di sekolah tidak sederhana dan bukan hanya guru yang menjadi aktor utamanya. Sebab, guru tidak memiliki banyak kewenangan di sekolah. Mereka tidak memiliki akses pada anggaran sekolah. Bahkan kerap tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sekolah termasuk penyusunan dan penggunaan APBS. Kewenangan guru hanya menyelenggarakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang kelas.

Oleh karena itu, kalau pun guru melakukan praktek korupsi, umumnya hanya recehan’ atau petty corruption. Bentuknya permintaan uang ekstra kepada peserta didik peserta didik dengan alasan untuk kegiatan ekstrakurikuler, ujian ulangan, maupun photo copy. Selain itu, guru pun kerap menjual paksa buku pelajaran. Tapi mereka umumnya ditekan oleh Dinas Pendidikan atau kepala sekolah yang telah bekerjasama dengan penerbit.

Secar umum aktor utama korupsi BOS di sekolah adalah kepala sekolah. Berkah otonomi sekolah yang didorong melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah membuat kekuasaan kepala sekolah bertambah besar, yang sebelumnya hanya sebagai operator Kemdiknas dan dinas (kantor wilayah) pendidikan, kini menjadi manajer yang menentukan arah sekolah. Kewenangan yang luar bisa tersebut tidak bisa diimbangan guru, orang tua, maupun komite sekolah. Akibatnya, kepala sekolah
sangat leluasa dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan
termasuk menyusun dan menggunakan APBS.

Pola korupsinya terbagi menjadi dua. Pertama, manipulasi. Kewenangan kepala sekolah yang luar biasa dalam mengelola keuangan sekolah termasuk dana BOS, membuatnya sangat mudah untuk melakukan manipulasi. Kepala sekolah bisa membuat sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) hanya sedikit atau tidak memasukan aliran uang dari program atau kegiatan dalam sisi pendapatan sekolah.

Dalam kasus yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar Negeri Berstandar Internasional di Jakarta, kepala sekolah tidak memasukan dana BOS dalam sisi pendapatan di APBS. Sekolah seolah-olah tidak menerima BOS. Dalam kasus lain, kepala sekolah memperbanyak jenis pungutan dalam sisi pengeluaran sekolah. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar oleh pihak sekolah untuk menarik uang tambahan dari orang tua murid.

Walaupun tidak memasukkan dana BOS dalam sumber pendapatan sekolah, Kepala
sekolah tidak akan sulit untuk mempertanggungjawabkan dana. Selain bisa membuat pertanggungjawaban fiktif, juga bisa menggunakan pertanggungjawaban dari sumber kegiatan lain yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun orang tua dan masyarakat (window dressing).

Kedua, penggelapan. Dalam APBS, sekolah biasanya mencantumkan banyak kegiatan pada sisi pengeluaran, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan BOS. Tapi dalam praktiknya, sekolah (kepala sekolah) tidak membelanjakan atau tidak membiayai
kegiatan-kegiatan yang sudah dicantumkan dalam sisi pengeluaran APBS.

Dalam kasus di Jakarta, selama beberapa tahun SMP induk tidak memberikan dana BOS sepenuhnya kepada Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM) yang menjadi dampingannya. Sekolah hanya  memberi honor untuk guru pamong dan beberapa paket buku pelajaran. Bahkan kepala sekolah tidak menginformasikan bahwa TKBM mendapat jatah BOS dari pemerintah.

Korupsi di Dinas Pendidikan

Walau sekolah diklaim sudah otonom dan kepala sekolah menerima banyak kewenangan, tapi dalam kaitannya dengan dinas pendidikan, posisi kepala sekolah sangat lemah. Sebab, jabatannya sangat bergantung pada Dinas Pendidikan. Akibatnya, dalam banyak hal-termasuk dalam  pengelolaan dana BOS- praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat berhubungan dengan oknum di dinas pendidikan.

Paling tidak ada empat pola korupsi dana BOS terkait dengan dinas pendidikan (kecamatan dan kabupaten/kota). Pertama, setoran langsung.Selama ini, pola penyaluran dana BOS langsung diberikan pemerintah pusat kepada sekolah tanpa melalui jalur birokrasi (dinas pendidikan). Tujuannya untuk menghindari potongan-potongan langsung yang kerap dilakukan oleh dinas pendidikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang biasanya terjadi dalam  proyek-proyek sekolah.

Tapi mekanisme baru dalam penyaluran dana BOS ini ternyata disiasati dengan baik oleh dinas pendidikan. Mereka menggunakan kewenangannya untuk ikut ‘menikmati’ dana BOS. Jika dalam model penyaluran yang lama modus yang digunakan adalah potongan, dalam model penyaluran langsung modus yang digunakan adalah dengan ‘sistem sodok’.

Sekolah memang menerima uang dari pemerintah pusat secara utuh. Namun, kepala sekolah tidak menggunakan semuanya untuk kepentingan belajar mengajar seperti tujuan program BOS karena harus disetor kepada Dinas Pendidikan. Besaran uang yang akan disetor bisa dihitung berdasarkan persentase total uang yang diterima atau bisa juga dengan mengambil sejumlah uang (misalnya Rp5 ribu) dikali total jumlah murid.

Bahkan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Garut, bukan hanya dinas pendidikan yang menerima aliran dana BOS. Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), pengawas, serta organisasi profesi guru tertentu pun ikut mendapat jatah dari uang BOS yang disetor oleh sekolah setiap tiga bulan sekali.

Kedua, menjual produk. Modus lain yang digunakan oleh dinas pendidikan untuk ikut menikmati dana BOS adalah dengan menjual secara paksa produk tertentu misalnya lembar kerja siswa (LKS) kepada sekolah. Padahal, kualitas LKS yang dijual sangat buruk sehingga tidak bias digunakan untuk membantu proses belajar mengajar.

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Serang, dinas pendidikan bekerja sama dengan provider tertentu guna membuat website sekolah. Sekolah diminta secara paksa untuk membayar biaya sebesar Rp1,7 juta untuk pembuatan website dengan menggunakan dana BOS. Para pengawas yang akan menjadi tim pengumpul uang dari sekolah.

Ketiga, suap. Pengawasan penggunaan merupakan bagian penting agar dana BOS tidak diselewengkan dan digunakan secara maksimal untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa pihak yang selama ini melakukan pengawasan adalah pengawas tingkat kecamatan, Bawasda atau Bawasko. Tapi alih-alih melihat penggunaan uang BOS di sekolah, para pengawas justru meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah atau bendahara. Jumlahnya bervareasi, tapi umumnya disesuaikan dengan kerelaan sekolah.

Keempat, biaya administrasi. Modus yang paling sering digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mendapat dana BOS dari sekolah adalah meminta biaya administrasi. Biaya biasanya terkait dengan proses pencairan uang (biaya rekomendasi) maupun proses pertanggungjawaban dana BOS kepada Dinas Pendidikan. Jumlah uang yang diberikan sekolah kepada dinas pendidikan terkait biaya administrasi bervariasi dan berbeda-beda tiap daerah. Ada yang dihitung berdasarkan jumlah siswa, tetapi ada pula yang diserahkan sesuai kerelaan kepada sekolah.

Oleh karena itu, kunci agar pendidikan dasar gratis dan berkualitas terealisasi ada pada pemerintah. Ukuran keseriusan pemerintah bias dilihat dari pemenuhan kebutuhan faktual sekolah. Artinya, pemerintah dan pemerintah daerah mesti menambah alokasi. Selain itu, perang terhadap korupsi dalam penggunaan dana BOS pun terus dikobarkan.

Kementerian Pendidikan harus memberi contoh. Caranya dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dan tidak melakukan korupsi. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan maupun anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Kementrian pendidikans bisa mengawalinya dengan menjelaskan jumlah dana BOS yang mereka kelola terutama untuk iklan dan mencetak buku panduan.

Selain itu, jalan yang sudah dibuka oleh Komisi Informasi Pusat dengan memutuskan bahwa surat pertanggungjawaban dana BOS beserta kuitansi di dalamnya merupakan dokumen publik harus dimanfaatkan. Putusan KIP dimasukkan ke dalam panduan pelaksanaan BOS dan Kemendiknas menyatakan siap menjalankan putusan dengan membuka SPJ kepada publik. Jika sudah begitu, tanpa diminta pun sekolah dan Dinas Pendidikan akan mencontoh Kementerian Pendidikan.***

* Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Artikel ini pernah dimuat di media antikorrupsi Sapu Lidi, Komite Anti Korupsi (KoAk), Lampung

Loading...