Beranda Hukum Korupsi Dana Bansos Kematian, Kadis dan Bendahara Dinsos Dituntut 18 bulan Penjara

Korupsi Dana Bansos Kematian, Kadis dan Bendahara Dinsos Dituntut 18 bulan Penjara

793
BERBAGI
Sidang kprupsi dana bantuan sosial kematian di PN Tanjungkarang

Zainal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG-Mantan Kepala Dinas Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandarlampung Akuan Effendi dan mantan  Bendahara Dinas Sosial Bandarlampung Tineke dituntut masing-masing 18 bulan penjara dalam sidang perkara korupsi dana bantuan sosial kematian senilai Rp 2,26 miliar, yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Selasa (12/5). Sementara M. Sakum, tenaga kerja sukarela, dituntut empat tahun enam bulan penjara.

Ketiganya dinyatakan sah dan bersalah secara bersama-sama melakukan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) kematian Kota Bandarlampung tahun 2012 senilai Rp 2,26 miliar. Selain kurungan penjara, ketiga terdakwa dikenakan denda masing-masing sebesar Rp50 juta, sementara uang pengganti dibebankan kepada terdakwa M.Sakum sebesar Rp2,1 miliar.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Tri Wahyu Pratekta, tidak dikenakannya uang pengganti terhadap Akuan Effendi dan Tineke lantaran keduanya telah mengembalikan kerugian negara. Terdakwa Akuan sudah menitipkan uang pengganti sebesar Rp36 juta, dan Tineke sebesar Rp30 juta. Sementara untuk sisanya terdakwa M. Sakum sebesar Rp2,1 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan terdakwa M. Sakum, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun tiga bulan.

“Ketiganya dinyatakan melanggar Pasal 2 dan 3 ayat 1 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1990 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor sebagaimana diubah serta ditambah UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan, perbuatan ketiga terdakwa tidak mengindahkan program dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan, ketiganya belum pernah dihukum,”kata dia.” kata Tri, Selasa (15/2).

Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan, dana hibah bansos kematian ini dialokasikan pada tahun anggaran 2012 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung. Mulanya, anggaran tersebut hanya sebesar Rp 2 miliar. Kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 2,5 miliar. Dana itu diperuntukkan bantuan uang duka sebanyak 5.000 orang masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 500 ribu.

Di saat yang sama, pada bulan Agustus 2012 lalu Wali Kota Bandarlampung juga membuat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tenaga kerja sukarela (TKS). Dari pengangkatan tersebut, sepuluh orang termasuk Sakum diangkat menjadi TKS. Tugas mereka adalah membantu Wali Kota Bandarlampungdi bidang kesejahteraan sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

“Di samping itu, para TKS ini juga diberikan tugas membantu Dinas Sosial (Dinsos) Bandarlampung dalam program santunan uang duka masyarakat kota Bandarlampung,” ujar Jaksa.

Sebenarnya, lanjut dia, para TKS ini tidak mempunyai kewenangan untuk menyalurkan atau menyerahkan uang santunan langsung kepada ahli waris. Karena pemberian uang santunan dilakukan oleh Akuan Effendi (Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung) dan Tineke (Bendahara Pengeluaran).

Kenyataannya, meski sudah menerima uang santunan duka tersebut, Sakum belum mengetahui jumlah orang yang meninggal dunia, sehingga jumlah orang yang menerima bansos yang tertera pada kuitansi hanya direka-reka dan diperkirakan oleh Sakum. Pemberian uang bantuan duka cita ini juga tidak berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan informasi dari telepon atau SMS yang diterima Sakum.

“Sakum juga menerima blanko bukti kas pengeluaran, surat permohonan ahli waris, dan surat keterangan kematian dalam keadaan kosong,” terangnya.

Berdasarkan kwitansi pengeluaran yang dilakukan oleh Tineke, total uang yang diberikan sebanyak Rp2,47 milyar dengan rincian Sakum (Rp2,38 miliar), Yan Ahmad (Staf Dinsos, Rp57 juta), Sukardi (Staf Dinsos, Rp25 juta), Darul Khotni (Staf Dinsos, Rp 50 ribu), Rini (ahli waris, Rp500 ribu) dan Zaidir (ahli waris, Rp500 ribu).

“Sedangkan sisa uang yang mencapai sebesar Rp30 juta tidak diketahui siapa yang menyalurkannya atau menerima dana itu. Karena ketika Tineke melakukan kroscek, ternyata terjadi kekurangan bukti surat pertanggungjawaban,” kata dia.

Sehingga, untuk menutupi kekurangan surat pertanggungjawabanm Akuan memerintahkan kepada Tineke untuk mengambil data dan nama-nama dari ahli waris penerima bansos kematian tahun sebelumnya yakni pada tahun 2011. Dan ini, dibayarkan sesuai bukti kas pengeluaran tahun 2012.

 

Rincian pengubahan ini antara lain, surat kematian, surat permohonan ahli waris, dan bukti kas pengeluaran. Tak hanya, para terdakwa juga memasukan data kematian warga yang tidak benar, memalsukan stempel dan tanda tangan RT pada surat keterangan kematian, dan memalsukan tanda tangan ahli waris.

Sehingga terhadap pembayaran uang duka kepada ahli waris sebanyak 5.000 orang dengan nilai Rp2,5 miliar ini hanya sebanyak 4745 berkas, atau senilai Rp2,37 miliar.

“Sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 255 orang senilai Rp127,5 juta. Dari 4.745 orang yang SPJ-nya diserahkan ini, hanya 470 orang atau senilai Rp235 juta yang diakui meninggal. Akibatnya, ada selisih Rp2,265 miliar yang menjadi kerugian negara,”jelasnya.