Beranda Hukum Korupsi Korupsi dana BOS, Mantan Kepsek SMPN 24 Bandarlampung dan Bendahara Divonis Ringan

Korupsi dana BOS, Mantan Kepsek SMPN 24 Bandarlampung dan Bendahara Divonis Ringan

852
BERBAGI

Zainal Asikin|teraslampung.com

BANDARLAMPUNG-Mantan Kepala sekolah SMPN 24 Bandarlampung, Helendrasari divonis Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, selama tiga tahun enam bulan penjara. Sedangkan terdakwa Ayu Septaria, sebagai Bendahara dihukum selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 dalam UU pemberantasan korupsi. Terkait kasus korupsi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut sejak triwulan I tahun 2013 sampai triwulan III tahun 2015.

Hal tersebut terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri PN Tanjungkarang, yang diketuai Virza Noviansyah, Senin (27/2/2017).

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa Helendrasari tujuh tahun enam bulan penjara dan terdakwa Ayu Septaria dituntut selama empat tahun enam bulan penjara.

Selain itu kedua terdakwa dibebankan membayar denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsideir tiga bulan. Helendrasari diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp748 juta, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan, maka harta benda akan disita. Jika masih tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan.

“Untuk terdakwa Ayu Septaria, telah menitipkan kepada jaksa membayar uang pengganti sebesar Rp 110 juta untuk disetorkan ke kas negara,”ujar JPU Eka Aftarini.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sementara jaksa penuntutu umum, menyatakan kemungkinan akan mengajukan banding setelah salinan putusan telah lengkap diterima.

Perbuatan Helendrasari yang bertindak sebagai bendahara BOS dan Ayu Septaria selaku tim managemen operasional sekolah tersebut, telah merugikan negara sebesar Rp 858 juta.

Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan perbuatan kedua terdakwa dimulai saat SMPN 24 mendapatkan dana APBN untuk kegiatan BOS, dana Bantuan Sekolah Miskin (BSM) untuk siswa bina lingkungan (biling) yang bersumber dari keuangan pemerintah kota Bandarlampung dan dana komite sekolah yang dihimpun dari orangtua siswa.

Dalam kegiatan tersebut dan sesuai petunjuk teknik anggaran, ditetapkan dana BOS untuk siswa tahun anggaran 2013 dan 2014 sebesar Rp710 ribu/siswa/tahun dan besaran dana BOS yang diterima siswa tahun 2015 sebesar Rp 1 juta.

Dengan demikian, SMPN 24 telah menerima dana BOS sebesar Rp1,8 miliar, dana BSM sebesar Rp 687 juta, dan dana komite sumbangan dari siswa sebesar Rp 549 juta. Maka jumlah kesulurahan anggaran yang diterima SMPN 24 Bandarlampung, mulai triwulan I tahun 2013 sampai triwulan III tahun 2015 sebesar Rp 3 miliar lebih.

Kemudian dana BOS sebesar Rp 1,8 miliar, digunakan untuk biaya kegiatan belajar mengajar (KBM) bahasa inggris dan pembelajaran teknologi informasi komputer, pengadaan naskah ujian melalui koperasi, pengeluaran lain-lain yang dibayarkan Ety Kurniasi serta pengeluaran lainnya yang tidak memiliki keterangannya.

Namun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya, karena adanya mark-up biaya sewa laboraturium komputer dan bahasa yang semestinya sebesar Rp 10 ribu menjadi sebesar Rp15 ribu. Selain itu juga, biaya penyewaan itu pun tidak dibayarkan kepada penyedia jasa laboraturium dan biaya KBM tidak sesuai dengan faktanya.

Dalam laporan kegiatannya ke Dinas Pendidikan, telah mengeluar biaya sebesar Rp 625 juta. Sedangkan realisasinya, hanya senilai Rp464 juta.

Kemudian untuk biaya pengadaan naskah ujian melalui koperasi, dilaporkan ke dinas sebesar Rp 300 juta. Padahal hanya sebesar Rp 136 juta, dan pembayaran jasa pembelian barang sebesar Rp 533 juta.

Laporan yang dibuat Ayu Septaria, tidak sesuai fakta dan atas perintah dari Helendrasari dengan membuat kuitansi fiktif dan menggunakan cap palsu dari berbagai toko sebagai bukti pendukungnya.

“Atas perbuatannya itu, berdasarkan hasil audit tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, negara telah dirugikan sebesar Rp858 juta,”jelasnya.