Beranda Teras Berita Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala BPS Lampung Timur Divonis Empat Tahun Penjara

Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala BPS Lampung Timur Divonis Empat Tahun Penjara

862
BERBAGI

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Ilustrasi penjara

BANDARLAMPUNG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, memvonis selama empat tahun penjara terhadap mantan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur, Sugito, karena terbukti melakukan korupsi dana hibah Lamtim tahun 2011 sebesar Rp560 juta.

Selain hukuman kurungan penjara, warga Jalan Harimau Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung ini dijatuhi hukuman denda sebesar Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan dan dihukum mengganti kerugian negara sebesar Rp560 juta.

“Jika uang pengganti kerugian negara tidak dibayarkan setelah satu bulan keputusan inkrah, maka harta benda akan disita negara untuk dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” kata ketua majelis hakim, Mardison, Kamis (25/6).

Menurut  Mardison, terdakwa Sugito dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Undang-undang tindak pidana korupsi. Atas vonis tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dicky, juga menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa Sugito selama lima tahun penjara.

Pada sidang sebelumnya dengan agenda pledoi (pembelaan), Sugito melalui kuasa hukumnnya, Sukarmin, mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri. Sebab, kata Sukarmin, awal dari perbuatan kliennya itu karena adanya usulan yang diberikan oleh Satono yang saat itu menjabat Bupati Lampung Timur, untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

Menurutnya, dengan cairnya dana hibah tersebut, Satono meminjam uang kepada kliennya dengan alasan untuk mengurus permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan dijanjikan akan dilantik menjadi pejabat setingkat esselon II di lingkungan pemkab Lamtim.

“Dana hibah Rp560 juta tidak digunakan secara pribadi melainkan diserahkan kepada Satono sebesar Rp410 juta. Klien saya membayar PPN dan PPH sebesar Rp10 juta dan untuk membayar buku Rp775 ribu. Jadi tidak ada yang dinikmati uang itu oleh klien saya,” jelas Sukarmin.

Sementara dalam dakwaannya JPU Dicky menyebutkan, uang dana hibah itu tidak dipergunakan sebagaimana peruntukkannya. Menurut JPU,  Sugito tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut. Ternyata dana hibah itu telah habis dipergunakan terdakwa dengan diberikan kepada Bupati Lamtim Satono sebesar Rp410 juta, sementara dirinya menikmati uang tersebut Rp29juta.

Sedangkan uang yang diberikan kepada kawan-kawannya sejumlah Rp109 juta dan sisanya digunakan untuk pembayaran Pajak Ppn dan Pph Rp10 juta serta untuk biaya percetakan buku sebesar Rp775 ribu. Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi penyimpangan dana oleh BPS Lamtim tahun 2011 ditemukan kerugian negara sebsar Rp560 juta.

Loading...