Beranda Views Opini Korupsi, Orang Gila, dan Frustrasi Massal

Korupsi, Orang Gila, dan Frustrasi Massal

329
BERBAGI

Oleh : Gunawan Handoko*

KALI INI saya tidak ragu untuk menarik kesimpulan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia saat ini telah putus asa (frustrasi) dan kehilangan harapan terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Ketika rezim Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh arus reformasi 1998, semua berharap bahwa korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) akan berakhir. Namun yang terjadi sebaliknya, korupsi justru tumbuh semakin subur dan merata di level eksekutif, yudikatif dan jajaran elite partai politik.

Belakangan banyak kepala daerah, khususnya bupati, yang harus mendekam di ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi. Mereka melakukan korupsi secara berjamaah. Hebatnya, masih ada sebagian masyarakat yang mengelu-elukan mereka, baik saat masih berstatus tersangka, terdakwa, maupun resmi menyandang status  koruptor. Alasannya; mereka, koruptor itu,  sebagai pihak yang sedang terzolimi.

Sungguh ironis dan menyedihkan. Andai saja korupsi hanya dilakukan secara perorangan, dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Tetapi jika korupsi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif maka dipastikan kerugian Negara menjadi sangat besar. Frustrasi masyarakat semakin membesar ketika ada pihak yang berupaya untuk melemahkan lembaga KPK, bahkan membuatnya mandul.

Di sisi lain, kalangan elite kita sibuk memanfaatkan hukum untuk bersembunyi dan membentengi diri dari perbuatan tercelanya. Beberapa waktu silam masyarakat Indonesia sempat di buat geram, ketika ada hakim yang membatalkan status tersangka kasus dugaan korupsi melalui praperadilan. Tidak lama berselang, ada Hakim lain yang menolak praperadilan tersangka korupsi.

Kita tentu tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada dua Hakim dengan landasan perundangan yang sama bisa membuat putusan yang bertolak belakang. Lalu, ada upaya keras Pemerintah untuk memberi remisi bagi para terpidana korupsi. Hanya orang yang gila beneran yang tidak frustrasi menyaksikan hal-hal semacam itu terjadi di depan matanya.

Saya sempat curiga, jangan-jangan munculnya ’orang gila’ belakangan ini sengaja diciptakan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap berbagai persoalan politik, ekonomi dan sosial yang dihadapi pemerintah saat ini. Indikasinya, pemerintah terkesan diam dan tidak melakukan upaya pencegahan maupun tindakan meski sudah ada para ulama yang menjadi korban dari tindakan kelompok ’orang gila’ ini.

Mestinya pemerintah menyadari bahwa dalam sejarah pergerakan bangsa, frustasi massal akan melahirkan gerakan perlawanan, cepat atau lambat. Perlawanan publik tidak mesti melalui demonstrasi atau aksi massa yang hanya terlihat heboh di halaman media massa.

Bisa saja rakyat melakukan ’boikot’ terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 Juni 2018 nanti. Korbannya tentu para calon kepala daerah yang diusung partai politik yang terindikasi korup atau melakukan politik transaksional.

Pilkada sebagai instrumen demokrasi dan upaya membangun perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik menjadi penting maknanya bagi momentum perubahan dan harapan masa depan. Maka, politik transaksional dengan cara jual beli suara seperti yang terjadi selama ini wajib untuk diakhiri.

Rakyat perlu disadarkan kembali agar meninggalkan budaya politik wani piro yang pada akhirnya hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat sendiri. Masyarakat harus dicerdaskan agar tahu mana calon Kepala Daerah yang berbobot dan diyakini akan mengurusi rakyatnya dan mana calon Kepala Daerah yang hanya mengobral janji.

Boleh jadi tulisan ini hanya sebuah ide konyol yang lahir dari rasa frustrasi seorang anak bangsa yang mendambakan sebuah negeri bebas dari korupsi dan mampu melahirkan para pemimpin yang amanah dan istiqomah, bukan pemimpin yang haus kekuasaan.

Penggiat LSM PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Wilayah Lampung

Loading...