Beranda Headline Korupsi Proyek Bandara Radin Inten II, Benarkah Albar Hasan Tanjung Hanya Jadi...

Korupsi Proyek Bandara Radin Inten II, Benarkah Albar Hasan Tanjung Hanya Jadi Tumbal?

1182
BERBAGI
Bandara Radin Inten II (Ilustrasi)

ZAINAL ASIKIN | TERASLAMPUNG.COM

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sidrotul Akbar menunut hukuman tujuh tahun penjara bagi mantan Kadis Perhubungan Lampung, Albar Hasan Tanjung, dalam kasus korupsi proyek pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Radin Inten II, Rabu (14/12/2016).

Dari persidangan diketahui, kasus yang menjerat mantan Dandim Lampung Barat ini terjadi saat Dishub Provinsi Lampung memiliki paket pekerjaan konstruksi land clearing pematangan lahan fasilitas Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, senilai Rp8,7 Miliar. Dana tersebut untuk pekerjaan penimbunan dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718 meter kubik dengan harga Rp137 ribu per meter kubik.

Dalam pekerjaan itu, Albar bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara PT Daksina Persada sebagai pemenang tender dengan Budi Rahmadi sebagai direkturnya. Namun, setelah dilakukan penelitian, terdapat selisih volume 20.615 meter kubik dari yang seharusnya 54 ribu meter kubik dan kekurangan volume kepadatan timbunan sebesar 9.374 ton.

Atas kekurangan volume tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lampung melakukan audit. Hasilnya: terdapat kerugian negara sebesar Rp4,5 miliar.

Pada tuntutannya, jaksa tidak menuntut Albar membayar uang pengganti kerugian negara. Hal tersebut karena Albar tidak menikmati uang korupsi sebesar Rp 4,5 miliar.

Menurut Sidrotul Akbar, uang dari hasil korupsi tersebut mengalir ke orang lain. Yakni Budi Rahmadi dan Sulaiman oknum Brimob, namun sampai saat ini Sulaiman tidak dijadikan tersangka.

Korupsi proyek land clearing Bandara Radin Inten II terjadi pada Agustus hingga Desember 2014 lalu. Dinas Perhubungan, memiliki paket pekerjaan konstruksi pada land clearing tersebut dengan nilai pagu sebesar Rp 8,7 miliar.