Beranda Hukum Korupsi Raskin, Sekdes Pekon Jawa Lampung Barat Diganjar Hukuman 16 Bulan...

Korupsi Raskin, Sekdes Pekon Jawa Lampung Barat Diganjar Hukuman 16 Bulan Penjara

244
BERBAGI

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Ilustrasi korupsi

BANDARLAMPUNG – Fahrur Razi (42), mantan Sekertaris Desa (Sekdes) Pekon Jawa Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), hanya terdiam saat divonis majelis Hakim yang dipimpin Mardison, selama satu tahun dan empat bulan penjara.

Warga Pekon Kota Jawa ,Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyaluran beras miskin (raskin) tahun 2011 sebesar Rp171,5 juta. Hal itu terungkap dalam sidang yang dgelar di PN Tanjungkarang, Senin (6/7).

Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsideir dua bulan kurungan. “Terdakwa Fahrur Razi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999,” kata majelis Hakim Mardison, Senin (6/7).

Kemudian terdakwa diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp171,5 juta dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada jaksa sebesar Rp 50 juta. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya akan disita dan apabila tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama dua bulan penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harry menjelaskan, kasus dugaan korupsi raskin tersebut, bermula saat terdakwa menjadi penanggung jawab pendistribusian dan administrasi beras untuk rakyat miskin Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011.

Dimana, Kabupaten Lambar menerima program beras bagi keluarga miskin yang dialokasikan untuk rumah tangga miskin periode Januari hingga Desember serta raskin ke-13, dengan rincian 56.445 Kg untuk 3.763 kepala keluarga.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI NoS-220/MK.02/2011, tentang harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada bulog menyebutkan HPB sebesar Rp6.450/kg.

Selanjutnya, harga penebusan raskin yang harus dibayarkan oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) sebesar Rp1.600/kg, dengan alokasi perbulannya sebanyak 15 kg. Kemudian, terdakwa telah mengambil seluruh beras untuk raskin kepada 14 pekon di Kecamatan tersebut, dengan menyiapkan administrasi berupa bukti setor penebusan raskin sebesar Rp1,1 miliar lebih.

Sehingga, alokasi raskin selama satu tahun serta raskin ke-13 setiap bulannya 56.445 Kg. “Jadi total seluruhnya sebanyak 733.785 kg, sesuai dengan hasil rekapitulasi berita acara serah terima. Namun, raskin yang diambil terdakwa tidak secara bersamaan untuk setiap pekon, tergantung penyetoran uang dari masing-masing pekon,” terang JPU.

Ternyata, jumlah raskin yang disalurkan terdakwa hanya 700.920 dan yang tidak tersalurkan dijual terdakwa ke pihak lain sebanyak 32.865. Padahal, terdakwa menerima biaya operasional distribusi raskin dari Bulog Sub Drive Lampung Utara sebesar Rp283 juta. Padahal raskin yang tidak tersalurkan itu, didalamnya melekat biaya operasional dengan total 12,2 juta.

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan raskin sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh setiap RTSPM telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp171,6 juta. Dengan rincian, nilai raskin yang tidak disalurkan sebesar Rp159,3 juta dikurangi jumlah operasional Rp12,2 juta, sehingga menjadi Rp171,6 juta.

Loading...