Beranda News Nasional KPBI Kecam Sikap Represif Polisi Saat Demo Tolak PP Pengupahan

KPBI Kecam Sikap Represif Polisi Saat Demo Tolak PP Pengupahan

209
BERBAGI
Polisi bersikap represif saat mengamankan unjuk rasa Komite Aksi Upah (KAU) untuk menolak PP Pengupahan, di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2015. Foto: Guruh Dwi Riyanto

Jakarta, Teraslampung,com – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam tindakan represif Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam membubarkan unjuk rasa Komite Aksi Upah (KAU) untuk menolak PP Pengupahan pada Sabtu, 31 Oktober 2015. KPBI merupakan bagian dari aliansi KAU. KPBI juga menuntut Kepolisian menerebitkan SP3 untuk membatalkan status 23 tersangka yang dituding melakukan pembangkangan terhadap aparat.

KPBI menganggap kepolisian menggunakan kekerasan berlebihan dalam membubarkan unjuk rasa. Padahal, KAU melakukan unjuk rasa damai. Buruh tidak melakukan perlawanan atau menyerang terlebih dahulu dalam bentrok semalam.

Kekerasan aparat menyebabkan buruh luka-luka. KPBI masih memastikan jumlah peserta unjuk rasa yang terluka. Tidak hanya itu, aparat juga merusak mobil komando buruh yang tertinggal ketika dipukul mundur polisi. Pasukan dengan kaos bertuliskan “polisi” juga terlihat memecahkan kaca dan menyerang mobil buruh. KPBI mendesak anggota kepolisian yang melakukan kekerasan berlebihan dihukum.

Kekerasan berlebihan juga dilakukan Polda Metro Jaya dalam menangkap peserta unjuk rasa. Dari 25 peserta aksi yang ditangkap, lima orang mengalami luka memar. Salah satu buruh malah mengalami luka di pinggang akibat dipukul menggunakan batu tiga kali oleh polisi.

KPBI juga mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya menerbitkan SP3 untuk membatalkan status tersangka 23 peserta aksi unjuk rasa. Polisi menerapkan pasal 216 KUHP tentang tidak mengikuti perintah aparat.

KPBI menilai pasal tersebut merupakan pasal karet yang dipergunakan oleh negara untuk membelenggu kebebasan berpendapat. Selain itu, penerapan pasal itu merupakan pengekangan terhadap demokrasi.

KPBI tetap mendesak pemerintah membatalkan PP Pengupahan. Seperti kami nyatakan sebelumnya, PP tersebut mengerem laju pertumbuhan upah minimum hingga 35 persen. PP itu juga merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengusaha dan bentuk pemiskinan buruh.

Loading...