Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung KPK: Alat Berat Tetap Jadi Objek Pajak Daerah

KPK: Alat Berat Tetap Jadi Objek Pajak Daerah

176
BERBAGI
Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI Wilayah III, Dian Patria
Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI Wilayah III, Dian Patria

TERASLAMPUNG.COM — Menanggapi polemik pajak alat berat, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK Dian Patria menegaskan alat berat tetap menjadi objek pajak.

“Alat berat itu tetap menjadi pajak daerah (provinsi) sampai 10 Oktober 2020 setelah itu tidak dapat dipungut bila tidak ada aturan perubahan Undang-undang 28 tahun 2009,” tegasnya usai Rakor dan supervisi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penagihan piutang pajak bermasalah di lingkungan Pemkot Bandarlampung bersama KPK RI, Selasa (2/7) di ruang rapat Tapis Berseri.

Penjelasan dari Dian tesebut menanggapi keinginan dari para pemilik alat berat yang meminta penegasan dari Kementrian Keuangan.

“Kementrian Keuangan sudah merespon surat dari Provinsi Lampung dan bisa dilihat di laman djpk.kemenkue.go.id alat berat itu menjadi pajak daerah,” jelasnya.

Sebumnya Dian Patria menjelaskan KPK dalam hal ini menjalakan fungsinya sebagai supervisi untuk berkordinasi dengan wajib pajak.

“Kemarin di provinsi kesepakatan kita sebagai fungsi supervisi untuk berkordinasi dengan wajib pajak atau menagih wajib pajak yang tidak mau membayar dan yang saya tau para wajib pajak butuh penegasan lagi dari pemerintah (Kementrian Keuangan) ” ungkapnya.

Dandy Ibrahim

Loading...