Beranda Hukum KPK Desak Pemda di Lampung Benahi Perizinan dan Pengelolaan Dana Desa

KPK Desak Pemda di Lampung Benahi Perizinan dan Pengelolaan Dana Desa

277
BERBAGI
Ilustrasi Alokasi Dana Desa (Ist).

TERASLAMPUNG–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk membenahi proses perizinan dan meningkatkan tata kelola Dana Desa (DD).

Desakan tersebut disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah IV, dalam rapat koordinasi melalui konferesi jarak jauh, Jumat (29/5/2020).

Pertemuan virtual tersebut diikuti Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung, Kepala Inspektorat Daerah Kota Bandarlampung serta Kepala Dinas dan Perwakilan Kabupaten/Kota wilayah Lampung.

Dalam kesempatan itu, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Nana Mulyana menyampaikan, berdasarkan indikator penilaian persepsi korupsi dan beberapa hasil survei menunjukkan, praktik-praktik suap masih mendominasi pelayanan perizinan di Indonesia. Inilah yang menyebabkan kenapa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negeri ini masih relatif rendah, dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia.

“Oleh sebab itu, KPK mendorong aspek pencegahan korupsi dalam proses perizinan. KPK juga terus mendorong penerapan pengendalian internal dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga fokus pertemuan KPK dengan Pemda di Lampung terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam proses perizinan di PTSP untuk memitigasi risiko korupsi,” ungkapnya melalui rilis yang diterima teraslampung.com, Jumat (29/5/2020)

Menurutnya, paling tampak dalam layanan perizinan. Masih banyak masyarakat yang mengandalkan biro atau konsultan jasa dalam pengurusan perizinan. Akibatnya, proses perizinan menjadi panjang dan mahal.

“Untuk itu, KPK mendorong penggunaan sistem perizinan secara online yang didalamnya memuat sedikitnya informasi mengenai persyaratan dokumen perizinan, tata cara penanganan perizinan, lama waktu pelayanan, dan biaya yang dibebankan pada pemohon,”ujarnya.

Sementara terkait dana desa (DD), lanjut Nana, berdasarkan hasil kajian KPK, ditemukan beberapa persoalan sehingga rawan kecurangan.

“Beberpa persoalan DD itu seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum secara riil menggambarkan kebutuhan desa, laporan rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa belum sepenuhnya transparan dan laporan pertanggungjawaban DD juga belum mengikuti standar,”jelasnya.

Dalam kajian tersebut, KPK juga menemukan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah masih kurang efektif, serta belum optimalnya layanan saluran pengaduan masyarakat untuk bisa melaporkan perilaku perangkat desa yang diduga mal-administratif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Kota Bandarlampung, Fachruddin mengapresiasi KPK dalam usaha bersama membenahi perizinan di daerahnya.

Dikatakannya, sebelumnya Walikota Bandarlampung telah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan kepada pihaknya, sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi Dinas-Dinas teknis yang bisa menerbitkan izin selain oleh DPMPTSP Kota Bandarlampung.

“Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut, telah dibentuk tim teknis melalui Keputusan Walikota Bandarlampung. Tim teknis yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan lapangan ini merupakan dasar rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Kepala DPMPTSP dalam proses penerbitan izin,” ujar Fachruddin.

Sementara perwakilan Kabupaten Tanggamus, mengakui masih adanya kendala dalam pengelolaan dana desa (DD) seperti keterlambatan penyampaian APBDesa untuk tahun berikutnya dari masing-masing Pekon (istilah “pekon” di Lampung setara dengan sebutan ‘desa”) melalui kecamatan. Akibatnya, terlambatnya penyaluran DD yang akhirnya berimbas dengan terlambatnya laporan pada pertanggungjawaban DD.

Karenanya, kata perwakilan Kabupaten Tanggamus tersebut, perlu ada bimbingan teknis kepada Camat terhadap pemahaman kewajiban melakukan evaluasi rancangan APBDesa. Selain itu, perlu juga ada saluran konsultasi dan supervisi kepada perangkat Pekon (Desa) agar lebih cepat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban DD.

Sebagai penutup, KPK menggunakan beberapa indikator untuk mengawal pelaksanaan proses perizinan dan pengelolaan dana desa. Untuk perizinan, ada empat indikator yakni ketersediaan regulasi, infrastruktur layanan, proses bisnis penanganan perizinan, pengendalian dan pengawasan.

Sementara untuk tata kelola dana desa (DD), terdapat empat indikator, yaitu ketersediaan publikasi dana desa, implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), implementasi aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) dan pengawasan.

Zainal Asikin

Loading...