Beranda Teras Berita KPK Geledah Rumah Mantan Gubernur Papua

KPK Geledah Rumah Mantan Gubernur Papua

184
BERBAGI
Barnabas Suaebu. (dok gresnews)

JAYAPURA, Teraslampung.com — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu di Jalan Hang Tuah, Nomor 99 RT/RW 04/07, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (8/9).

Penggeledahan dilakukan terkait ditetapkannya Barnabas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi  Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo, Kabupaten Mamberamo, Papua Tahun 2009-2010.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, melalui pesan singkatnya kepada sejumlah wartawan mengatakan, selain menggeledah rumah Bas Suebu, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Papua di jalan raya Abepura, Kota Raja dan Kantor Konsultasi Pembangunan Irian Jaya di jalan Batu Karang nomor 4, RT.02 RW 07, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, serta rumah kontraktor yang juga jadi tersangka, La Musi Didi, di jalan Jaya Asri blok F nomor 21.

“Ada 20 orang penyidik KPK yang diturunkan . Tidak hanya rumah mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, tetapi penggeledahan juga dilakukan di tiga lokasi berbeda,” kata Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (8/9).

Menurutnya, dalam penggeledahan tersebut tim penyidik KPK dibantu 20 personil dari Brimob Polda Papua.

“KPK meminta bantuan Brimob Polda Papua guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan ketika penggeledahan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. “Iya ada tiga tempat lain yang digeledah selain rumah mantan Gubernur Papua,” katanya.

Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus itu pada 5 Agustus 2014 lalu.

Kasus ini juga menyeret mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011, Jannes Johan Karubaba serta Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) La Musi Didi.

Kini keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek dengan anggaran Rp. 56 miliar itu, diduga terjadi penggelembungan anggaran (mark up) yang merugikan negasar senilai Rp. 35 miliar.

Mereka juga dijerat dengan asal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sumber: tabloidjubi.com

Loading...