KPK Limpahkan Penahanan Bupati Tanggamus ke Lampung

  • Bagikan
Bupati Tanggamus nonaktif Bambang Irawan menuju tempat pemeriksaan di Kompleks SPK Kemiling, Bandarlampung.
Bupati Tanggamus nonaktif Bambang Irawan menuju tempat pemeriksaan di Kompleks SPK Kemiling, Bandarlampung.

Zainal Asikin|teraslampung.com

BANDARLAMPUNG-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Juamt (17/2/2017) siang melakukan pelimpahan tahap dua Bupati Tanggamus nonaktif, Bambang Kurniawan, tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016.

“Ya benar, tersangka Bambang Kurniawan hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua bersama barang bukti ke Lampung,”ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada Teraslampung.com, Jumat (17/2/2017).

Dikatakannya, penanganan kasusnya, dilimpahkan ke Lampung. Selain itu juga untuk keperluan persidangan, penahanan terhadap tersangka Bambang, dipindahkan ke rutan di Lampung. Karena locus delikti perkara tersebut, terjadi di wilayah hukum pengadilan Lampung.

“Jadi persidangan dan penahan Bambang Kurniawan, dilakukan di Lampung,”terangnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun teraslampung.com, tersangka Bambang Kurniawan yang merupakan Bupati Tanggamus non aktif tersebut, sudah mendekam di rumah tahanan (Rutan) Way Hui, Lampung Selatan pada Jumat (17/2/2017) siang.

BACA JUGA:   Jadi Tersangka Korupsi E-KTP, Setya Novanto 'Diburu' KPK

Sebelum dilimpahkan dan ditahan di Lampung, kelengkapan pemberkasan Bambang sudah dilakukan sejak dua pekan sebelumnya.

Selanjutnya, Bambang Kurniawan dibawa oleh beberapa penyidik dari KPK ke Lampung. Setibanya di Bandara Radin Intan, Bambang dijemput beberapa jaksa dari Kejati Lampung dan Kejari Bandarlampung langsung dibawa menuju ke Rutan Way Hui.

Diketahui, Bupati Tanggamus non aktif, Bambang Kurniawan resmi ditahan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemerisaan sebagai tersangka, pada Kamis (22/12/2016) lalu.

Penyidik KPP menyatakan, Bambang Kurniawan terbukti telah menyuap sejumlah anggota DPRD Tanggamus dengan nilai yang bervariasi, terkait proses pembahasan APBD Kabupaten Tanggamus TA 2016.

Dalam perkara tersebut, Bambang dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Bagikan