Beranda Hukum KPK Minta Pemda Serius Tindak Lanjuti Keluhan Bansos

KPK Minta Pemda Serius Tindak Lanjuti Keluhan Bansos

208
BERBAGI
Gedung KPK (dok Liputan6.com)
Gedung KPK (dok Liputan6.com)

TERASLAMPUNG.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta Pemerintah daerah (Pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

“Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspon oleh Pemda. Padahal, telah lebih dari 7 hari kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan respon atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke Pemda terkait,”kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan rilisnya yang diterima teraslampung.com, Selasa (11/8/2020).

Ipi mengatakan, setiap keluhan yang masuk, akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan itu kepada Pemda atau Instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja, Pemda atau Instansi terkait wajib merespon apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA.

“Dari laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 369 keluhan,”

Ipi mengutarakan, enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 100 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 73 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 45 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 9 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan selebihnya 287 laporan dengan beragam topik lainnya.

“Keluhan tersebut, disampaikan oleh 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 Pemda yang terdiri dari 19 Pemerintah provinsi (Pemprov) dan 224 Pemerintah kabupaten/kota,”ungkapnya.

Provinsi yang paling banyak menerima keluhan, kata Ipi, yakni Provinsi Jawa Barat dengan total 197 keluhan meliputi 26 Pemda. Berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur, dengan total 149 keluhan di 26 pemda dan Jawa Tengah menerima 78 keluhan di 29 pemda.

“Dari total 894 keluhan, 375 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemda terkait. Sedangkan untuk 207 laporan, sedang dalam proses tindak lanjut, 119 laporan masih dalam proses verifikasi dan 139 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor,”bebernya.

Ditegaskannya, aplikasi JAGA Bansos ini merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan/penyalahgunaan penyaluran bansos. Selain itu juga, fitur JAGA Bansos menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.

“Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung, baik melalui gawai (ponsel) dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengaksesnya langsung JAGA melalui situs https://jaga.id,”tandasnya.

TERASLAMPUNG.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta Pemerintah daerah (Pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

“Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspon oleh Pemda. Padahal, telah lebih dari 7 hari kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan respon atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke Pemda terkait,”kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan rilisnya yang diterima teraslampung.com, Selasa (11/8/2020).

Ipi mengatakan, setiap keluhan yang masuk, akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan itu kepada Pemda atau Instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja, Pemda atau Instansi terkait wajib merespon apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA.

“Dari laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 369 keluhan,”

Ipi mengutarakan, enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 100 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 73 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 45 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 9 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan selebihnya 287 laporan dengan beragam topik lainnya.

“Keluhan tersebut, disampaikan oleh 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 Pemda yang terdiri dari 19 Pemerintah provinsi (Pemprov) dan 224 Pemerintah kabupaten/kota,”ungkapnya.

Provinsi yang paling banyak menerima keluhan, kata Ipi, yakni Provinsi Jawa Barat dengan total 197 keluhan meliputi 26 Pemda. Berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur, dengan total 149 keluhan di 26 pemda dan Jawa Tengah menerima 78 keluhan di 29 pemda.

“Dari total 894 keluhan, 375 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemda terkait. Sedangkan untuk 207 laporan, sedang dalam proses tindak lanjut, 119 laporan masih dalam proses verifikasi dan 139 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor,”bebernya.

Ditegaskannya, aplikasi JAGA Bansos ini merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan/penyalahgunaan penyaluran bansos. Selain itu juga, fitur JAGA Bansos menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.

“Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung, baik melalui gawai (ponsel) dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengaksesnya langsung JAGA melalui situs https://jaga.id,”tandasnya.